Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS: Haknya PAN untuk Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi

Kompas.com - 26/08/2021, 10:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, PKS menghargai keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) jika bergabung dengan koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Mardani, keputusan untuk bergabung dengan parpol koalisi merupakan sepenuhnya hak PAN.

"Itu haknya PAN untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut PAN sebagai Sahabat Baru Koalisi Pendukung Pemerintah

Anggota Komisi II DPR itu juga menegaskan, jika PAN masuk dalam koalisi, tidak akan berpengaruh pada posisi PKS saat ini yang tetap pada oposisi.

Menurut dia, PKS akan konsisten untuk tetap mengawasi jalannya pemerintahan dengan peran sebagai partai oposisi.

"PKS Insya Allah akan istikamah menjaga negeri dengan peran oposisi. Mengawal kebijakan pemerintah dengan kritik yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani.

Mardani melanjutkan, kekonsistenan sebagai partai oposisi itu harus terus berlanjut karena untuk menjaga fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

Baca juga: PAN Ikut Pertemuan Jokowi dan Parpol Koalisi, Nasdem: Yang Undang Presiden

Ia pun mengaku khawatir, fungsi kontrol masyarakat akan melemah apabila peran partai oposisi berkurang.

"Kami tetap konsisten. Karena berbahaya, jika fungsi kontrol masyarakat melemah," ucapnya.

Ia menambahkan, oposisi sudah merupakan pilihan yang tepat bagi PKS. Mardani beralasan, hal itu untuk menghindari kesesakan yang menurutnya kini sudah terjadi di partai koalisi.

Lebih lanjut, Mardani menegaskan terkait fungsi parpol oposisi yaitu mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

Baca juga: PAN Targetkan Raih 60 Kursi di DPR pada Pemilu 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com