Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Pejabat, Dinilai Tak Etis dan Tuai Polemik...

Kompas.com - 26/08/2021, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Haryanti Puspa Sari,
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan kabar adanya sejumlah pejabat negara yang mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster.

Pertanyaan tersebut disampaikan langsung oleh Aliyah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPR pada Rabu (25/8/2021).

Aliyah mendengar kabar tersebut setelah LaporCovid-19 mempermasalahkan pemberitaan yang menyatakan sejumlah pejabat negara telah mendapatkan booster. 

"Menurut temuan LaporCovid-19, diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubernur Kaltim sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster yang jenis Moderna. Hal itu terungkap dari obrolan Bapak Presiden dengan sejumlah pejabat yang terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kaltim Selasa 24 Agustus yang lalu," kata Aliyah dalam rapat yang dipantau secara virtual.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Ia pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Menkes Budi Gunadi. Menurut dia, apabila informasi itu benar adanya, maka pemerintah dipandang belum memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah.

"Untuk itu perlu adanya penguatan pengawasan dan pemerintah daerah juga memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," ujarnya.

Aliyah juga mempertanyakan sikap pejabat pemerintah yang dinilainya terburu-buru untuk mendapatkan vaksin tambahan. Padahal, vaksin dosis ketiga masih diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.

"Vaksin Moderna diperlukan untuk para nakes. Tapi menariknya, pejabat kok buru-buru ya menggunakan vaksin booster tersebut, khususnya Moderna," tutur Aliyah.

Baca juga: Menkes: 34 Persen Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga

Lebih lanjut, Aliyah mengingatkan kembali kepada para pejabat pemerintah agar memiliki sense of crisis dan empati yang tinggi kepada masyarakat serta para tenaga kesehatan.

Terkait pertanyaan itu, Menkes tidak menjawab dengan tegas terkait dugaan pejabat negara telah menerima booster atau dosis ketiga.

Budi Gunadi justru menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris terkait rencana pemerintah hendak memberikan booster untuk masyarakat umum.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan Booster Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com