Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan "Booster" Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...

Kompas.com - 25/08/2021, 17:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 tambahan atau booster pada awal tahun 2022.

Namun, booster ini baru dapat dilakukan apabila seluruh target vaksinasi yang disasar pemerintah telah tercapai pada Januari 2022.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Ia mengaku sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana booster vaksin Covid-19.

Dari diskusi tersebut, Budi mengatakan bahwa sudah diputuskan agar ke depannya, direncanakan biaya vaksin booster akan ditanggung pemerintah bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca juga: Mengenal Vaksin Merah Putih, Booster Vaksin Covid-19 untuk Tahun 2022

"Yang akan dibayari negara, kemungkinan besar hanya yang PBI saja, sedangkan yang lainnya karena toh biaya tidak terlalu mahal, akan dimasukkan ke skema umum, bisa melalui beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS," jelasnya.

Ia menjelaskan, biaya penyuntikan tambahan itu mulai dari Rp 100.000 satu kali suntik. Menurutnya, masyarakat bisa memilih harga vaksin yang diinginkan.

Namun, bagi penerima PBI akan diupayakan oleh pemerintah untuk dapat disubsidi melalui BPJS Kesehatan.

"Yang memiliki uang, mau disuntik Rp 100.000, Rp 150.000 bisa memilih. Sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya melalui BPJS," ungkapnya.

Budi menjelaskan, suntik ketiga memang secara clinical terbukti melindungi manusia dari efek paparan Covid-19.

Namun, ia mengungkapkan bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) hingga kini belum menganjurkan adanya suntik dosis ketiga bagi Indonesia.

Baca juga: 2.851 Nakes di Tangsel Sudah Disuntik Vaksin Booster

Alasannya, kata dia, karena WHO menilai dari segi ethical di mana hingga kini Indonesia baru mencapai 58 juta masyarakat yang divaksinasi dosis pertama.

"WHO tidak menganjurkan, bukan karena clinical, tapi karena masalah ethical-nya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Dan mungkin baru sekitar 30 juta yang mendapat akses suntik kedua," kata Budi.

"Dengan jumlah vaksin terbatas, mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan ke teman-teman kita yang belum mendapatkan kesempatan suntik pertama," tambah dia.

Adapun pernyataan Menkes Budi disampaikan untuk menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com