Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Pejabat, Dinilai Tak Etis dan Tuai Polemik...

Pertanyaan tersebut disampaikan langsung oleh Aliyah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPR pada Rabu (25/8/2021).

Aliyah mendengar kabar tersebut setelah LaporCovid-19 mempermasalahkan pemberitaan yang menyatakan sejumlah pejabat negara telah mendapatkan booster. 

"Menurut temuan LaporCovid-19, diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubernur Kaltim sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster yang jenis Moderna. Hal itu terungkap dari obrolan Bapak Presiden dengan sejumlah pejabat yang terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kaltim Selasa 24 Agustus yang lalu," kata Aliyah dalam rapat yang dipantau secara virtual.

Ia pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Menkes Budi Gunadi. Menurut dia, apabila informasi itu benar adanya, maka pemerintah dipandang belum memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah.

"Untuk itu perlu adanya penguatan pengawasan dan pemerintah daerah juga memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," ujarnya.

Aliyah juga mempertanyakan sikap pejabat pemerintah yang dinilainya terburu-buru untuk mendapatkan vaksin tambahan. Padahal, vaksin dosis ketiga masih diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.

"Vaksin Moderna diperlukan untuk para nakes. Tapi menariknya, pejabat kok buru-buru ya menggunakan vaksin booster tersebut, khususnya Moderna," tutur Aliyah.

Lebih lanjut, Aliyah mengingatkan kembali kepada para pejabat pemerintah agar memiliki sense of crisis dan empati yang tinggi kepada masyarakat serta para tenaga kesehatan.

Terkait pertanyaan itu, Menkes tidak menjawab dengan tegas terkait dugaan pejabat negara telah menerima booster atau dosis ketiga.

Budi Gunadi justru menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris terkait rencana pemerintah hendak memberikan booster untuk masyarakat umum.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi Gunadi.

Awal terungkap

Adapun, informasi ini terungkap setelah sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan booster atau vaksinasi dosis ketiga.

Beberapa pejabat yang dimaksud seperti Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, hingga Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Hal itu terungkap dalam bincang-bincang ketiganya bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021).

Perbincangan tersebut terekam dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Dilansir dari harian Kompas, tayangan video itu kemudian dihapus dan diunggah kembali tanpa bagian yang berisi pembicaraan terkait booster.

Mulanya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan ke Jokowi bahwa dirinya sudah mendapat booster. "Sudah dua kali plus booster vaksin Nusantara," kata Andi Harun.

"Oh, pantas tadi kok segar bener Pak Wali Kota, mendahului kita ini Pak Wali Kota," ucap Jokowi yang disambut tawa para pejabat lainnya.

Andi Harun lantas bertanya ke Jokowi apakah sudah mendapat booster vaksin. Presiden hanya menjawab, "belum".

Jokowi kemudian bertanya ke Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengenai booster vaksin. Hadi mengaku dirinya sudah mendapatkan suntikan ketiga.

"Siap, sudah," ucap Hadi.

"Enggak ngajak-ngajak juga ya," ucap Jokowi sambil tertawa.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor lantas menimpali dirinya sudah mendapat vaksin booster. "Saya juga sudah booster, cuma (pakai vaksin) Moderna," kata Isran Noor.

Prabowo yang juga ikut dalam obrolan kemudian mengatakan bahwa banyak yang sudah mendapat vaksin booster. Ia lantas bertanya ke Jokowi apakah orang nomor satu itu belum mendapat suntikan dosis tiga.

"Sudah booster semua, Pak. Presiden belum, Pak?," tanya Prabowo.

Jokowi pun mengaku belum mendapat vaksin dosis ketiga karena masih menantikan vaksin buatan Amerika Serikat, Pfizer. "Enggak, saya nunggu, nunggu (vaksin) Pfizer," kata Presiden.

Namun, pembicaraan itu tidak menyebutkan apakah Prabowo sudah mendapatkan booster.

Tidak etis

Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai bahwa pemberian vaksin dosis ketiga untuk para pejabat sebagai tindakan tidak etis.

"Ini sangat memprihatinkan, juga menunjukkan lemahnya keteladanan dalam merespons pandemi," ujar Dicky dilansir dari harian Kompas.

"Vaksinasi harusnya diberikan dengan prinsip equity, dengan memprioritaskan kelompok berisiko," ujar Dicky.

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan tidak tahu ada pejabat negara yang mendapatkan vaksin dosis ketiga.

"Soal ini enggak tahu ya," ujar Nadia, saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (24/8/2021).

Nadia menegaskan bahwa booster atau dosis ketiga masih diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan, bukan ke pejabat negara.

"Kalau sampai sekarang kebijakan kita adalah kita mengutamakan vaksinasi booster vaksin ini untuk tenaga kesehtan, sampai sekarang di luar nakes ini kita belum memberikan untuk booster ketiganya," kata Nadia.

Nadia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi belum menerima booster vaksin.