Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Pejabat, Dinilai Tak Etis dan Tuai Polemik...

Kompas.com - 26/08/2021, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Haryanti Puspa Sari,
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Prabowo yang juga ikut dalam obrolan kemudian mengatakan bahwa banyak yang sudah mendapat vaksin booster. Ia lantas bertanya ke Jokowi apakah orang nomor satu itu belum mendapat suntikan dosis tiga.

"Sudah booster semua, Pak. Presiden belum, Pak?," tanya Prabowo.

Jokowi pun mengaku belum mendapat vaksin dosis ketiga karena masih menantikan vaksin buatan Amerika Serikat, Pfizer. "Enggak, saya nunggu, nunggu (vaksin) Pfizer," kata Presiden.

Namun, pembicaraan itu tidak menyebutkan apakah Prabowo sudah mendapatkan booster.

Baca juga: Menhan Prabowo: Kita Harus Berani Pindahkan Ibu Kota Negara

Tidak etis

Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai bahwa pemberian vaksin dosis ketiga untuk para pejabat sebagai tindakan tidak etis.

"Ini sangat memprihatinkan, juga menunjukkan lemahnya keteladanan dalam merespons pandemi," ujar Dicky dilansir dari harian Kompas.

"Vaksinasi harusnya diberikan dengan prinsip equity, dengan memprioritaskan kelompok berisiko," ujar Dicky.

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan tidak tahu ada pejabat negara yang mendapatkan vaksin dosis ketiga.

"Soal ini enggak tahu ya," ujar Nadia, saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Kemenkes Ungkap 4 Alasan Dosis Ketiga Vaksin Covid-19 Hanya untuk Nakes

Nadia menegaskan bahwa booster atau dosis ketiga masih diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan, bukan ke pejabat negara.

"Kalau sampai sekarang kebijakan kita adalah kita mengutamakan vaksinasi booster vaksin ini untuk tenaga kesehtan, sampai sekarang di luar nakes ini kita belum memberikan untuk booster ketiganya," kata Nadia.

Nadia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi belum menerima booster vaksin.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Presiden Jokowi Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com