Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saat Daya Beli Menurun, Stabilitas Harga Pangan Sangat Penting

Kompas.com - 25/08/2021, 13:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi masyarakat saat kondisi daya beli sedang menurun.

Oleh karena itu, dia meminta Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pangan kebutuhan pokok lain.

"Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi rakyat. Jaga terus ketersediaan stok dan stabilitas harga barang-barang, utamanya barang kebutuhan pokok," ujar Jokowi dalam arahannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 di Istana Negara yang disiarkan secara virtual, Rabu (24/8/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Tim Pengendali Inflasi Jaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok

Apabila terjadi hambatan dalam hal produksi dan distribusi, presiden meminta supaya segera diselesaikan.

Dia pun meminta agar ada pengecekan di lapangan secara berkala

"Harus lihat cek lapangan bagaimana apakah ada kendala produksi dan distribusi," kata dia.

Kedua, Jokowi meminta TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi, tetapi juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif.

Caranya, membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan naik kelas.

Ketiga, Jokowi meminta agar TPIP dan TPID bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.

"Karena di tengah pandemi Covid-19 sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negra juga mengungkapkan, angka inflasi Indonesia pada kuartal kedua 2021 sebesar 1,52 persen. Besaran inflasi itu disebutnya kecil dan terkendali.

Baca juga: Jokowi: Jangan Hanya Fokus Kendalikan Inflasi...

Selain itu, menurut dia, angka 1,52 persen jauh di bawah inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 3 persen.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan bahwa inflasi yang rendah bisa jadi bukan informasi yang positif.

Sebab, kondisi tersebut bisa mengindikasikan penurunan daya beli masyarkat sebagai akibat pembatasan aktvitas.

"Kita juga tahuinflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas," kata Jokowi.

Oleh karena itu, pada kuartal ketiga 2021 ini pemerintah harus waspada, mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi atau mengatur rem dan gas.

Baca juga: Jokowi: Inflasi Rendah Bisa Indikasikan Daya Beli Turun akibat Pembatasan Mobilitas

Dengan demikian, penyebaran Covid-19 tetap harus bisa dikendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa dilindungi.

"Daya beli masyarakat harus ditingkatkan yang akan mendorong sisi permintaan serta akan menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com