Pemerintah Diminta Beri Perhatian Maksimal pada Daerah PPKM Level 2

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberikan perhatian maksimal terhadap daerah-daerah yang sudah berada pada Level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar kondisi di daerah-daerah tersebut semakin membaik dan bisa menjadi contoh daerah lainnya.

"Pastikan daerah-daerah yang sudah berada di PPKM Level 2 menjaga stabilitas kondisinya dengan protokol kesehatan ketat dan memperhatikan core indikator penanganan Covid-19," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Pemkot Tangsel Belum Gelar PTM Terbatas meski PPKM Turun ke Level 3

Ia meminta, daerah-daerah tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar kasus Covid-19 tidak kembali meningkat.

"Jangan sampai longgar prokes dan terlena, sehingga alih-alih membaik malah kasus naik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus mengawal daerah yang telah turun level tersebut dengan roadmap yang jelas dan rinci agar penurunannya semakin membaik.

Ia bahkan berharap, daerah-daerah yang sudah turun level itu dapat menjadi pilot project penanganan pandemi.

"Bisa jadi model atau pilot project penanganan pandemi dan PPKM. Kalau statusnya turun naik, sama saja jalan di tempat," tutur dia.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR itu meminta pemerintah agar juga memastikan perpanjangan PPKM hingga 30 Agustus 2021 mampu menekan laju penyebaran pandemi.

Ia berpandangan, PPKM akan berhasil apabila pemerintah mendukung refocusing anggaran yang tepat sasaran.

"Refocusing yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekadar geser slot,” pinta Netty.

Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa rakyat membutuhkan sejumlah dukungan terhadap perpanjangan PPKM antara lain bahan pokok untuk bertahan hidup hingga infrastruktur kesehatan harus diperkuat guna mengantisipasi keadaan tak terduga.

Kemudian, menurutnya pemerintah juga harus menaruh prioritas terhadap sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isolasi mandiri, insentif petugas dan pengolahan limbah.

Ia meminta pemerintah tidak bingung menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak dalam penanganan pandemi maupun perpanjangan PPKM.

Baca juga: PPKM Level 3 Kota Bogor, Mal Kembali Dibuka dengan Kapasitas 50 Persen

“PPKM akan efektif dan kasus Covid-19 akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran dan tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan ekonomi dan politik kelompok atau golongan,” katanya.