Bersatu Melawan Elite Predator Uang Rakyat

Kompas.com - 24/08/2021, 06:07 WIB
Ilustrasi KOMPAS/SUPRIYANTOIlustrasi

KORUPSI di Indonesia sangat memprihatinkan. Corrupton perception Index (CPI) 2020 yang dikeluarkan Transparancy International menempatkan Indonesia di posisi 102 dari 180 negara.

Skornya relatif rendah: 37 dengan skala 0- 100. Skor ini membuat Indonesia masuk sebagai negara yang highly corrupt.

Lebih memprihatinkan lagi, selama 10 tahun terakhir, CPI Indonesia hanya naik 5 poin. Artinya, upaya pemberantasan korupsi masih jauh panggang dari api.

Korupsi di negeri ini juga sangat memalukan. Para elite predator uang rakyat ada di hampir semua partai politik.

Baca juga: Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara

 

Para koruptor itu juga sebagian adalah para pejabat publik. Mereka yang seharusnya menjadi teladan malah jadi pelaku pelanggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ironisnya, hukuman untuk koruptor relatif ringan. Najwa Shihab menyebutkan, sebagian koruptor malah memperoleh diskon hukuman. Benar-benar memalukan!

Dalam kondisi yang memprihatinkan dan memalukan, pertanyaan relevan yang perlu diajukan, mengapa negeri ini sulit keluar dari korupsi?

Strategi apa yang perlu dilakukan agar pemberantasan korupsi berjalan dengan baik dan menggembirakan?

Tulisan ini menawarkan diagnosa dan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Budaya korupsi

Dalam tulisannya, Corruption: Diagnosis and Treatment, Alina Mungiu-Pippidi, pemimpin koalisi untuk parlemen bersih di Rumania, menawarkan usulan bagaimana mendiagnosa korupsi.

Menurutnya, sebelum treatment pemberantasan korupsi dilakukan, perlu ditentukan apakah korupsi yang terjadi merupakan budaya atau penyimpangan.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka Korupsi, Muhammadiyah: Budaya Korupsi Masih Subur

 

Untuk menjawabnya, menurut Alina, kita perlu menentukan: apakah kita berhadapan dengan korupsi di masyarakat tradisional atau di negara demokrasi?

Pada yang pertama korupsi berhubungan dengan kultur privilege, yaitu elite sosial tertentu yang dianggap wajar mendapat keuntungan dari statusnya. Sementara pada yang kedua, korupsi dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum.

Faktor religius kultural memang cukup dominan dalam praktik korupsi di Indonesia (Gerrit Singgih, 2012).

Budaya korupsi memang tidak terlihat. Tetapi ia dihidupi masyarakat Indonesia. Ibarat “setan di dalam diri”, ia jahat dan dibenci. Tapi hidup dan mendorong manusia korupsi.

Salah satunya, ia bekerja melalui budaya gengsi. Budaya ini mendorong orang ingin eksis melalui kepemilikan materi. Termasuk dengan korupsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.