Bersatu Melawan Elite Predator Uang Rakyat

Salah satunya, ia bekerja melalui budaya gengsi. Budaya ini mendorong orang ingin eksis melalui kepemilikan materi. Termasuk dengan korupsi.

Selain itu, ada asumsi religius yang dihidupi masyarakat Indonesia: mempersembahkan sesuatu kepada yang ilahi (sesajen) membuat seseorang mendapatkan berkah.

Berkah itu bisa didapat juga melalui penguasa, yang bisa menjadi perpanjangan tangan yang ilahi. Karena itu, penguasa juga perlu diormati. Mereka juga mendapat upeti. Dengan itu, masyarakat akan terpelihara dan terlindungi.

Menurut Alina, pandangan kultural seperti itu hidup dalam masyarakat tradisional yang patrimonial.

Baca juga: Adakah Mafia Peradilan dan Budaya Korupsi di Indonesia?

Sekelompok elite mendapat privilege untuk dilayani, mendapatkan “upeti” melalui suap dan berbagai keuntungan lainnya.

Dalam masyarakat demikian, korupsi tersentralisasi. Elite penguasa yang mendapatkan keuntungannya.

Seiring dengan reformasi, terjadi demokratisasi. Dalam rezim demokrasi, hukum menjadi panglima. Tidak ada satu kelompok yang mendapat privilege dan hidup di atas norma.

Tetapi itu tidak otomatis terjadi. Sebelum masyarakat demokratis terwujud, ada rezim transisi.

Di rezim transisi, nilai-nilai lama masih dihidupi. Pemahaman bahwa pejabat publik adalah kelompok khusus yang perlu dihormati masih ada.

Di tengah transisi ini, terjadi kompetisi antara aktor politik atau pejabat publik. Mereka berlomba-lomba meraih materi melalui korupsi.

Karena itu, kalau sebelumnya korupsi terpusat, kini korupsi terdesentralisasi. Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyebut kalau korupsi saat ini lebih meluas di banding era Orde Baru.

Politokrasi yang tidak malu korupsi

Rezim transisi yang di dalamnya korupsi merajalela disebut politokrasi. Kekuasaan bukan di tangan rakyat tetapi di tangan penguasa politik.

Kedekatan dengan kekuatan politik menentukan apakah sumber daya materi akan didapatkan atau tidak.

Ini yang menyebabkan para pelaku korupsi sebagian besar berafiliasi dengan penguasa atau partai politik.

Ironisnya, pejabat publik atau tokoh politik yang tertangkap tangan kasus korupsi tidak merasa malu ketika mengenakan jaket kuning KPK.