Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Risma Temukan Banyak Permasalahan Data Ganda Bansos Saat Awal Jabat Mensos

Kompas.com - 12/08/2021, 12:19 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, di awal dirinya menjabat sebagai menteri, ia banyak menemukan permasalahan terkait data penerima bantuan sosial (bansos).

Perempuan yang akrab disapa Risma ini menyampaikan permasalahan data yang dimaksud terkait dengan ketidakakuratan data, yakni adanya duplikasi atau data ganda.

"Salah satu temuan dari KPK adalah, karena tidak padan (data) kependudukan itu ditenggarai banyak sekali dupllikasi atau ganda. Itu temuan BPKP dan KPK," kata Risma dalam sebuah webinar, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Mensos Risma: Kualitas Beras Bantuan Kurang Memuaskan Bisa Langsung Diganti Baru

Menurut Risma, adanya ketidakakuratan data ini berdampak kepada adanya kerugian negara bahkan kesalahan dalam menjalankan program.

Oleh karena itu, Risma sebagai menteri baru pun mencoba menganalisa permasalahan yang ada.

Ia menemukan, permasalahan terletak kepada empat sumber data penerima bantuan sosial, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Program Keluarga Harapan (PKH), data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan data Bantuan Sosial Tunai (BST).

Politisi PDI Perjuangan ini kemudian mencoba mengintegrasikan keempat data tersebut dengan berbasis data kependudukan.

"Dan dari situlah ketahuan bahwa ternyata memang ada beberapa nama yang kemudian ganda," ucap dia.

Baca juga: Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Menurut Risma, awalnya ia menemukan sekitar 193 juta jiwa dari keempat basis data yang ada.

Namun, setelah ia melakukan integrasi sistem dengan mencocokan data yang ada dengan data kependudukan, Risma menemukan sekitar 21 juta data ganda.

"Nah kemudian pada saat itu kita temukan kurang lebih ada 21 juta yang ternyata ganda dan kemudian juga tidak padan dengan data kependudukan," kata dia.

Atas temuan itu, ia pun langsung menonaktifkan data ganda tersebut.

Baca juga: Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apa Pun

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com