Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Kompas.com - 04/08/2021, 14:07 WIB
Warga mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 di kawasan Jatinegara, Jakarta, tahun lalu. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOWarga mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 di kawasan Jatinegara, Jakarta, tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengkritik perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Menurutnya, perbedaan pendapat yang mengemuka di media massa itu tidak tepat, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang susah akibat pandemi.

"Jangan sindir-menyindir di media. Kondisi pandemi yang menyulitkan ini tak perlu ditambahi drama-drama seperti ini. Apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain, ya kurang tepat," kata Sahroni, dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut menilai, perbedaan pendapat sebaiknya dikoordinasikan dengan ringkas dan tenang, bukan dengan berbicara ataupun menyindir melalui media.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial berkoordinasi jika memang ada kekeliruan dalam validasi data.

"Ya mungkin pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data. Tapi, kalaupun ada, ya koordinasi secepatnya. Jangan saling sindir menyindir di media," tegasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sahroni mengatakan, perbedaan pandangan antara pejabat pemerintah sebaiknya akan membuat masyarakat bingung.

Dia pun mengaku heran dengan tindakan saling sindir yang dilakukan melalui media massa.

“Kalau legislatif kritik eksekutif di media itu wajar, memang sudah seharusnya. Ini kalau sama-sama eksekutif kemudian saling serang, kan rakyat malah jadi bingung,” pungkasnya.

Baca juga: Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Sebelumnya diberitakan, terjadi perbedaan pendapat antara Anies dan Risma terkait data penerima bansos Covid-19.

Hal itu terjadi ketika Anies meminta klarifikasi data ganda penerima bansos Covid-19 kepada Risma melalui surat.

Menanggapi hal tersebut, Risma menjawab bahwa Pemprov DKI yang justru lambat dalam perbaikan data penerimaan bansos.

Risma pun membeberkan soal perbaikan data penerima bantuan sosial tunai (BST) di DKI Jakarta yang baru mencapai 40 persen.

"Akhirnya kita perintahkan (tim Kemensos) turun. Silakan kalau memang mau ada tambahan dan memang daerah banyak sekali yang menyampaikan tambahan," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8/2021), dikutip dari Tribunnews.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.