Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Kompas.com - 04/08/2021, 14:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengkritik perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Menurutnya, perbedaan pendapat yang mengemuka di media massa itu tidak tepat, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang susah akibat pandemi.

"Jangan sindir-menyindir di media. Kondisi pandemi yang menyulitkan ini tak perlu ditambahi drama-drama seperti ini. Apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain, ya kurang tepat," kata Sahroni, dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut menilai, perbedaan pendapat sebaiknya dikoordinasikan dengan ringkas dan tenang, bukan dengan berbicara ataupun menyindir melalui media.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial berkoordinasi jika memang ada kekeliruan dalam validasi data.

"Ya mungkin pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data. Tapi, kalaupun ada, ya koordinasi secepatnya. Jangan saling sindir menyindir di media," tegasnya.

Sahroni mengatakan, perbedaan pandangan antara pejabat pemerintah sebaiknya akan membuat masyarakat bingung.

Dia pun mengaku heran dengan tindakan saling sindir yang dilakukan melalui media massa.

“Kalau legislatif kritik eksekutif di media itu wajar, memang sudah seharusnya. Ini kalau sama-sama eksekutif kemudian saling serang, kan rakyat malah jadi bingung,” pungkasnya.

Baca juga: Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Sebelumnya diberitakan, terjadi perbedaan pendapat antara Anies dan Risma terkait data penerima bansos Covid-19.

Hal itu terjadi ketika Anies meminta klarifikasi data ganda penerima bansos Covid-19 kepada Risma melalui surat.

Menanggapi hal tersebut, Risma menjawab bahwa Pemprov DKI yang justru lambat dalam perbaikan data penerimaan bansos.

Risma pun membeberkan soal perbaikan data penerima bantuan sosial tunai (BST) di DKI Jakarta yang baru mencapai 40 persen.

"Akhirnya kita perintahkan (tim Kemensos) turun. Silakan kalau memang mau ada tambahan dan memang daerah banyak sekali yang menyampaikan tambahan," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8/2021), dikutip dari Tribunnews.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com