Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelaan Juliari: Mengaku Tak Terima Fee Bansos, Mohon Dibebaskan, Minta Maaf ke Jokowi

Kompas.com - 10/08/2021, 14:13 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sosial Juliari Pieter Batubara menyampaikan sejumlah hal dalam pledoi atau nota pembelaannya di sidang korupsi pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 wilayah Jabodetabek 2021 yang digelar secara virtual pada Senin (9/8/2021).

Mulai dari permintaan maaf untuk Presiden Joko Widodo, permintaan maaf untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hingga mengeklaim tidak menerima fee bansos sehingga minta dibebaskan dari segala dakwaan.

Di bawah ini Kompas.com rangkum kembali sejumlah pembelaan yang disampaikan oleh Juliari:

Minta maaf kepada Presiden Joko Widodo

Dalam pledoinya, Juliari meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Permintaan maaf itu disampaikannya kepada Jokowi, karena sebagai Menteri Sosial kala itu tidak melakukan pengawasan ketat pada anak buahnya

"Secara tulus saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada yang Terhormat Presiden RI Bapak Joko Widodo atas kejadian ini. Utamanya permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya," kata Juliari.

Baca juga: Sampaikan Pleidoi, Juliari Minta Maaf Pada Presiden Jokowi

Juliari mendoakan Jokowi agar dilindugi oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

"Perkara ini tentunya membuat perhatian Bapak Presiden sempat tersita dan terganggu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi Bapak Presiden dan keluarga," katanya.

Minta maaf pada Megawati Soekarnoputri

Juliari juga memohon maaf kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

"Kepada yang Terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-Perjuangan
beserta jajaran DPP PDI-Perjuangan dimana sejak tahun 2010, saya dipercaya menjadi pengurus DPP PDI-Perjuangan, saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan," kata Juliari.

Juliari mengatakan bahwa akibat dari kasus hukum yang dijalaninya, PDI-P mendapatkan banyak hujatan. 

"Saya sadar bahwa sejak perkara ini muncul, badai hujatan dan cacian datang silih berganti ditujukan kepada PDI-Perjuangan," ujar Juliari.

Baca juga: Sidang Kasus Bansos Covid-19, Juliari Batubara Minta Maaf ke Megawati

Meski begitu, ia yakin PDI-P akan tetap dibutuhkan dan dicintai oleh segenap rakyat Indonesia.

"Saya yakin, sebagai Partai Nasionalis yang bertahun-tahun selalu berada di garda terdepan dalam menjaga 4 Pilar Kebangsaan serta cita-cita para pendiri Bangsa, saya sangat yakin bahwa PDI-Perjuangan akan tetap dibutuhkan dan dicintai segenap rakyat Indonesia," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com