Jokowi Teken Perpres 15 Danau Prioritas Nasional, Ini Daftarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Berdasar dokumen yang diunggah laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, aturan itu diteken presiden pada 22 Juni 2021.

"Penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," demikian bunyi Pasal 1 Ayat (5) Perpres.

Melalui perpres ini, ditetapkan 15 danau di Indonesia yang menjadi prioritas nasional.

Baca juga: Jokowi Bertemu Togu Simorangkir, Aktivis yang Jalan Kaki dari Danau Toba ke Jakarta

Ke-15 danau itu ditetapkan sebagai prioritas melalui 3 kriteria. Pertama, mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air danau, kerusakan sempadan danau, kerusakan badan air danau, pengurangan volume tampungan danau.

Lalu, pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Kriteria kedua yakni memiliki nilai strategis ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan.

Kriteria ketiga, tercantum dalam salah satu dokumen perencanaan pembangunan, rencana induk, dan/ atau bentuk dokumen teknis lainnya di sektor air dan/atau danau.

Adapun strategi penyelamatan danau prioritas nasional ditempuh melalui 5 upaya.

Pertama, pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam penataan ruang.

Kedua, pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran.

Lalu, penyelamatan ekosistem perairan, ekosistem sempadan, dan ekosistem daerah tangkapan air danau.

Baca juga: Omzet Pelaku Ekonomi Kreatif Danau Toba Melejit di Tengah Pandemi

Keempat, penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan basis data dan informasi.

Terakhir yakni pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran pemangku kepentingan.

Melalui Perpres 60 Tahun 2021 dibentuk tim penyelamatan danau prioritas nasional, terdiri dari dewan pengarah serta tim di tingkat pusat dan daerah.