Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Anak Buah Juliari Batubara Mengaku Tahu Pengadaan Bansos Covid-19 Dipantau KPK

Kompas.com - 06/08/2021, 17:41 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa bantuan sosial (bansos) Covid-19, Matheus Joko Santoso mengaku sudah tahu bahwa aktivitas pengadaan bansos sudah dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Joko dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (6/8/2021).

"Ada tidak berita ataupun kabar bahwasannya kegiatan ini sudah dipantau aparat penegak hukum?," tanya jaksa dilansir dari Tribunnews.com.

"Iya ada," jawab Joko.

Baca juga: Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Kemudian jaksa menanyakan kapan tepatnya Joko mengetahui bahwa aktivitas penyaluran bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek itu mulai terpantau KPK.

"Kapan saudara mendengar bahwasannya kegiatan ini sudah dipantau?," tanya jaksa kembali.

"Mulai sekitar putaran dua pak jaksa," ucap Joko.

Adapun Joko dihadirkan dalam persidangan dengan agenda memeriksa terdakwa atau saksi mahkota dalam perkara ini.

Selanjutnya, Joko mengaku setelah tahu bahwa kegiatan penyaluran bansos dipantau KPK, ia lantas ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos.

Dalam pernyataan Joko, ia mengatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bansos, yang juga terdakwa dalam perkara ini, Adi Wahyono memiliki niatan yang sama.

Kala itu, lanjut Joko, Adi sudah sering menanyakan pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Pepen Nazarudin kenapa jabatannya sebagai KPA tidak segera diganti.

"Waktu itu saya bersama Pak Adi sudah berniat untuk mengakhiri tugas kami, saya sebagai pimpinan dan Pak Adi sebagai KPA, waktu itu Pak Adi juga sering menanyakan ke Pak Sekjen ini sudah terlalu lama, enggak biasanya seperti itu," jelasnya.

Joko menuturkan, ia sempat menyampaikan pada Adi bahwa ia akan mundur dari jabatannya jika Adi tak lagi menjabat sebagai KPA.

"Saya bilang juga ke Pak Adi, kalau bapak tidak lagi sebagai KPA saya juga mundur, saya takut juga, saya bilang seperti itu," imbuhnya.

Adapun Joko menyebut bahwa informasi soal penyaluran bansos sudah dipantau ia ketahui dari Adi dan sejumlah pihak lain.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com