Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Baliho Puan Maharani, Arteria: Tak Ada Kaitannya dengan Pilpres 2024

Kompas.com - 06/08/2021, 17:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arteria Dahlan menyatakan, pemasangan baliho bergambar Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang belakangan ramai diperbincangkan publik, tak terkait dengan Pemilihan Presiden 2024.

"Saya ingin meluruskan opini yang berkembang, pemasangan baliho maupun billboard itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilu Presiden 2024," kata Arteria kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, pemasangan baliho di sejumlah daerah itu bersifat internal.

Menurutnya, makna dari pemasangan baliho tersebut juga sebagai bentuk ekspresi kebanggaan PDI-P atas posisi Puan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Selain itu, ia menambahkan, baliho itu juga menjadi pelecut semangat tim pemenangan yang mampu meloloskan Puan ke Senayan.

Ia menegaskan, tidak ada keterkaitan baliho tersebut dengan Pilpres 2024. Menurut dia, partai akan patuh terhadap semua keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Seyogyanya baliho itu dimaknai terkait dengan posisi beliau sebagai Ketua DPR, bukan yang lain apalagi terkait dengan Pemilu Presiden. Karena kalau di PDI Perjuangan, kami semua patuh dan tegak lurus konstitusi partai yang telah memberikan kewenangan penuh kepada Ibu Ketua Umum untuk memutus siapa yang akan dicalonkan," kata Arteria.

"Tugas kami mengawal, mengamankan dan memastikan siapapun yang dicalonkan untuk menang dalam Pemilu 2024," sambung dia.

Baca juga: Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Sebelumnya, ramai menjadi sorotan publik banyaknya baliho bergambarkan Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan "Kepak Sayap Kebhinekaan".

Baliho itu terlihat di sejumlah ruas jalan di beberapa daerah. Baliho berwarna merah dengan lambang banteng PDI-P itu pun dinilai publik sarat dengan tujuan Pilpres 2024.

Tak hanya baliho Puan, sejumlah baliho bergambarkan politisi atau ketua umum partai politik juga berseliweran.

Tercatat, baliho bergambar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga turut 'menghiasi' jalan raya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com