Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Kompas.com - 05/08/2021, 14:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengecatan ulang pesawat kepresidenan dari warna biru putih menjadi merah putih masih menuai polemik.

Polemik itu kini melibatkan politisi dari dua partai politik besar, yaitu PDI-P dan Partai Demokrat.

Adu argumentasi berawal ketika Partai Demokrat mempertanyakan prioritas pemerintah yang mengecat ulang pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19.

Kritik itu lantas dibalas oleh politisi PDI-P Arteria Dahlan yang mempertanyakan warna biru pesawat kepresidenan, sejak dipesan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Demokrat sindir anggaran

Semula, kritikan terhadap pengecatan ulang pesawat kepresidenan datang dari partai oposisi pemerintah.

Salah satunya Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang mempertanyakan prioritas pemerintah untuk mengecat ulang pesawat kepresidenan di tengah pandemi.

"Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Anggaran terbatas, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Dia menuturkan, pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran yang tidak penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat saat krisis pandemi.

Baca juga: Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Menurut dia, anggaran miliaran rupiah untuk mengecat ulang pesawat bisa digunakan untuk menambah stok oksigen, vaksin gratis, maupun insentif tenaga kesehatan.

Ia berpandangan, alasan pemerintah tetap melanjutkan pengecatan karena sudah dianggarkan sejak 2019 menunjukkan pemerintah tak punya prioritas dan peta jalan yang jelas dalam penanganan Covid-19.

Arteria bela pengecatan

Menanggapi kritikan Demokrat, politisi PDI-P Arteria Dahlan melihat bahwa tidak ada yang salah dari pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih.

Ia justru menilai, persoalan seharusnya muncul ketika era SBY yang memesan pesawat berwarna biru. Selama ini, warna biru memang diidentikan sebagai warna dari Partai Demokrat.

"Kalau mau kita jujur dan hadirkan perdebatan yang harusnya dipermasalahkan itu dulu zamannya Pak SBY. Kok pesannya warna biru? Padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih," kata Arteria dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Bela Pengecatan Saat Pandemi, Arteria Pertanyakan Saat Pesawat Kepresidenan Berwarna Biru

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com