Kompas.com - 05/08/2021, 14:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengecatan ulang pesawat kepresidenan dari warna biru putih menjadi merah putih masih menuai polemik.

Polemik itu kini melibatkan politisi dari dua partai politik besar, yaitu PDI-P dan Partai Demokrat.

Adu argumentasi berawal ketika Partai Demokrat mempertanyakan prioritas pemerintah yang mengecat ulang pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19.

Kritik itu lantas dibalas oleh politisi PDI-P Arteria Dahlan yang mempertanyakan warna biru pesawat kepresidenan, sejak dipesan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Demokrat sindir anggaran

Semula, kritikan terhadap pengecatan ulang pesawat kepresidenan datang dari partai oposisi pemerintah.

Salah satunya Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang mempertanyakan prioritas pemerintah untuk mengecat ulang pesawat kepresidenan di tengah pandemi.

"Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Anggaran terbatas, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Dia menuturkan, pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran yang tidak penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat saat krisis pandemi.

Baca juga: Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Menurut dia, anggaran miliaran rupiah untuk mengecat ulang pesawat bisa digunakan untuk menambah stok oksigen, vaksin gratis, maupun insentif tenaga kesehatan.

Ia berpandangan, alasan pemerintah tetap melanjutkan pengecatan karena sudah dianggarkan sejak 2019 menunjukkan pemerintah tak punya prioritas dan peta jalan yang jelas dalam penanganan Covid-19.

Arteria bela pengecatan

Menanggapi kritikan Demokrat, politisi PDI-P Arteria Dahlan melihat bahwa tidak ada yang salah dari pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih.

Ia justru menilai, persoalan seharusnya muncul ketika era SBY yang memesan pesawat berwarna biru. Selama ini, warna biru memang diidentikan sebagai warna dari Partai Demokrat.

"Kalau mau kita jujur dan hadirkan perdebatan yang harusnya dipermasalahkan itu dulu zamannya Pak SBY. Kok pesannya warna biru? Padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih," kata Arteria dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Bela Pengecatan Saat Pandemi, Arteria Pertanyakan Saat Pesawat Kepresidenan Berwarna Biru

Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo beserta rombongan dalam kunjungan meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/8/2019). Presiden berharap, bandara dengan kapasitas terminal seluas 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun tersebut dapat menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.SETPRES/AGUS SUPARTO Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo beserta rombongan dalam kunjungan meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/8/2019). Presiden berharap, bandara dengan kapasitas terminal seluas 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun tersebut dapat menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Tanggapan Demokrat

Mengetahui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY diungkit oleh Arteria, Partai Demokrat kembali angkat bicara.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan menilai, Arteria justru keliru besar menyalahkan SBY jika dikaitkan bahwa warna biru sebagai cat pesawat kepresidenan dimulai pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI tersebut.

Sebaliknya, Irwan meminta Arteria dan bangsa Indonesia berterima kasih karena pesawat kepresidenan baru dimiliki pada saat pemerintahan SBY.

"Arteria ini keliru besar jika salahkan Pak SBY. Harusnya kita semua sebagai anak bangsa berterima kasih karena Pak SBY beli pesawat kepresidenan setelah 69 tahun tidak punya," kata Irwan kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Dia berpendapat, Arteria tidak memahami persoalan tersebut.

Sehingga, ia menduga bahwa Arteria juga lupa terkait ajaran Presiden Soekarno tentang 'Jas Merah' atau 'Jangan sekali-kali melupakan sejarah'.

PDI-P sempat usulkan pesawat dijual

Masih dari Demokrat, Irwan membalas sindiran Arteria dengan mengungkit pernyataan kader PDI-P pada 2014 yang disebut mengusulkan agar pesawat kepresidenan dijual.

"PDI-P dulu malah tolak keras pembelian pesawat kepresidenan ini. Bahkan, saat Jokowi jadi presiden di 2014, mereka usulkan agar dijual. Ini kok aneh bin lucu tiba-tiba bicara pesawat kepresidenan," kata Irwan.

Baca juga: Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Merujuk pernyataan Irwan, pada 2014, seorang kader PDI-P yaitu Maruarar Sirait pernah mengusulkan kepada presiden terpilih, Jokowi, agar pesawat kepresidenan dijual.

Irwan menegaskan, partainya tidak pernah melakukan protes terkait masalah warna cat pesawat kepresidenan yang diganti. Sehingga, ia mewakili Demokrat mempersilakan pemerintah mengganti warna cat pesawat kepresidenan dengan warna apa pun.

Penjelasan Pemerintahan SBY

Soal warna cat pesawat kepresidenan yang biru, sebelumnya telah dijelaskan oleh pemerintahan SBY.

Menteri Sekretaris Negara era SBY Sudi Silalahi menyatakan bahwa warna biru pada pesawat kepresidenan RI yang dibuat Boeing bukanlah pesanan SBY.

"Mengenai warna, saya kira bukan presiden yang menentukan," kata Mensekneg Sudi Silalahi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2014).

Ia mengungkapkan, alasan warna biru digunakan karena demi keselamatan penerbangan. Warna itu, kata dia, sebagai bentuk penyamaran dari ancaman.

Karena alasan keamanan, kata dia, maka pesawat itu diberikan warna biru, yang tidak dimiliki pesawat penerbangan komersil lainnya.

Baca juga: Sudi: Bukan SBY yang Tentukan Warna Pesawat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.