Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Kompas.com - 02/08/2021, 08:04 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Cikapundung Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan aksi pasang bendera putih di kios mereka, menyusul pemberlakuan PPKM Darurat, Senin (19/7/2021). Bendera putih yang dikibarkan 104 pedagang itu merupakan tanda mereka tak lagi sanggup menghadapi Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian.(KOMPAS.com/AGIE PERMADI)

Seorang petugas kepolisian melaksanakan operasi penyekatan PPKM skala Mikro di kawasan pusat perdagangan di Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (6/7/2021) malam. Pemerintah daerah setempat bersama kepolisian menutup sejumlah kawasan serta membatasi waktu operasional kegiatan usaha yaitu pukul 14.00 - 17.00 WIB dan 19.00 - 23.00 WIB guna mencegah kerumunan masyarakat karena Pontianak masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir genap satu bulan pembatasan kegiatan masyarakat berjalan.

Dimulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang diterapkan 3-20 Juli 2021, dilanjutkan dengan PPKM Level 3 dan 4 yang masih diberlakukan hingga hari ini.

Meski pembatasan telah dilakukan di sana-sini, laju penularan virus corona di Indonesia nyatanya masih sangat tinggi.

Di sisi lain, rakyat kecil yang ingin supaya pembatasan disudahi. Alasannya sederhana, sangat sulit bagi mereka memperoleh pendapatan.

Warga bahkan menyampaikan keluh kesah ihwal pembatasan ke presiden.

"Yang namanya PPKM Darurat itu kan semi lockdown. Itu masih semi aja saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka," kata Jokowi dalam acara pemberian banpres produktif usaha mikro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Padahal, kata Jokowi, pemerintah memilih menerapkan PPKM Darurat agar ekonomi tetap dapat berjalan.

Opsi lockdown tak dipilih karena berarti menutup total semua sektor.

"Kalau lockdown kita bisa bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai," ujar presiden.

Adapun PPKM Level 3 dan 4 Jawa-Bali berakhir hari ini. Dengan jeritan suara rakyat, akankah kebijakan ini kembali diperpanjang Jokowi?

1. Pelonggaran PPKM

PPKM Level 3 dan 4 di Jawa-Bali sejatinya merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang diterapkan 3-20 Juli 2021.

Mulanya, pemerintah memperpanjang PPKM selama 5 hari, yakni 21-25 Juli. Kebijakan tersebut kembali diperpanjang selama 8 hari, 26 Juli-2 Agustus 2021.

Selama PPKM Darurat, dilakukan pembatasan pada berbagai sektor kegiatan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, usaha, wisata, transportasi, seni budaya, sosial kemasyarakatan, dan lainnya.

Pembatasan juga diterapkan pada PPKM Level 3-4, hanya saja dilakukan sejumlah pelonggaran.