Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Kompas.com - 01/08/2021, 17:47 WIB
Ilustrasi dosis kedua vaksin Covid-19 freepikIlustrasi dosis kedua vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai rencana pemerintah untuk menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat agar masyarakat bisa beraktivitas di ruang publik bakal meningkatkan animo warga dalam mengikuti program vaksinasi nasional.

"Saya menilai bahwa rencana pemerintah menerapkan kebijakan pelonggaran dengan syarat vaksinasi sangat perlu," kata Saleh kepada Kompas.com, Minggu (1/8/2021).

"Perlu untuk mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat diyakini akan termotivasi untuk segera mendapatkan vaksinasi agar bisa lebih leluasa bergerak di ruang publik," lanjut politikus PAN itu.

Baca juga: Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap harus menegakkan aturan protokol kesehatan di ruang publik kepada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Sebabnya, vaksinasi tak sepenuhnya mencegah penularan, melainkan bertujuan agar masyarakat yang tertular Covid-19 tak mengalami gejala berat.

"Kebijakan lain yang masih tetap dibutuhkan adalah penerapan prokes (protokol kesehatan) yang lebih ketat dan tegas, tetapi humanis. Sampai sejauh ini, prokes diyakini sebagai salah satu jalan yang dapat mengurangi laju penyebaran virus Covid-19," tutur Saleh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Meskipun orang sudah divaksin, tetap masih dituntut untuk menerapkan prokes secara ketat. Vaksinasi itu penting. Tetapi, penerapan prokes juga sangat penting. Hampir seluruh badan kesehatan dunia berpendapat seperti itu. Tidak terkecuali pemerintah kita dan WHO," lanjut dia.

Sebelumnya Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan syarat masyarakat harus sudah divaksinasi untuk masuk ke restoran.

Baca juga: Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Syarat yang sama juga akan diterapkan ke beberapa tempat dan fasilitas umum. 

"Tentu pada saat orang mau masuk (restoran, tempat umum) harus dicek dan barcode nya. Dan itu bisa link untuk diketahui bahwa yang berangkutan sudah divaksinasi atau belum," ujar Airlangga dilansir dari paparanya pada Gerakan Aksi Bersama Serentak Tanggulangi Covid-19 yang ditayangkan YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Sabtu (31/1/2021).

"Dan ke depan seluruh mobilitas itu tergantung mereka sudah divaksinasi apa belum divaksin," lanjutnya.

 

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Nasional
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Nasional
Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.