Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

Kompas.com - 30/07/2021, 11:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta lebih peka dan berempati terhadap kondisi masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus Covid-19.

Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia terkait fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi wakil rakyat yang terpapar virus corona.

"DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah seharusnya lebih peka dan berempati terhadap masyarakat di sekitar dengan hadir sebagai bagian dari solusi," kata Farah, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengajukan usul agar rumah dinas anggota DPR digunakan sebagai tempat isolasi mandiri.

Hal itu, kata dia, sebagai wujud kepekaan dan empati dari anggota Dewan terhadap situasi di masyarakat.

"Saya justru mendukung jika rumah dinas anggota DPR bisa dioptimalkan menjadi fasilitas isoman. Dengan ini kehadiran kita justru akan lebih berdampak nyata bagi masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini," tutur dia.

Farah mengaku sama sekali tak terpikir mendapatkan fasilitas dari pemerintah, terlebih di masa sulit ini.

Ia mengeklaim, selama kembali ke daerah pemilihan (dapil) saat masa reses, ikut membantu masyarakat yang kesulitan.

"Saya pribadi memberikan bantuan kepada masyarakat di dapil saya selama pandemi ini seperti fasilitas vaksinasi dan swab antigen gratis, bansos, dan kebutuhan nakes di rumah sakit secara berkala," ujarnya.

"Sehingga sangat tidak terpikirkan sedikitpun dan jauh dari benak saya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah dalam jenis apa pun itu," tutur dia.

Baca juga: Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Farah pun menyarankan agar anggaran yang digunakan untuk fasilitas tersebut direalokasi untuk hal yang lebih krusial.

Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk meringankan beban masyarakat.

"Seperti pengadaan ventilator, oksigen atau bahkan mendukung percepatan program vaksinasi hingga ke pelosok negeri agar kita bisa cepat mencapai herd immunity," ungkapnya.

Farah mengingatkan, anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli memiliki posisi yang setara dengan masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, tidak perlu ada yang diistimewakan, termasuk anggota dewan sekalipun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com