JAKARTA, KOMPAS.com - Penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel berbintang bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikhawatirkan akan menjadi beban bagi anggaran negara.
Anggota Komisi IX Anas Thahir meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengalokasikan anggaran tersebut untuk masyarakat yang terdampak pandemi.
Ia tak sepakat dengan rencana Setjen DPR yang ingin memfasilitasi anggota dewan untuk isoman di hotel berbintang tiga.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan, kondisi anggaran negara sedang tidak baik akibat krisis pandemi Covid-19. Ia menilai rencana tersebut justru akan menambah beban anggaran.
"Anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19," kata Anas, dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).
Baca juga: Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan
Fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR menuai kritik dari sejumlah fraksi.
Anggota DPR yang terpapar Covid-19 dengan status tanpa gejala dan bergejala ringan dapat menjalani isolasi mandiri di hotel yang biayanya ditanggung negara.
Berdasarkan surat tertanggal 26 Juli 2021, Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan dua hotel untuk dijadikan tempat isolasi mandiri, yakni Hotel Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen.
Selama tujuh hari isolasi mandiri atau hingga dinyatakan sembuh, anggota dewan akan mendapatkan fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari makan tiga kali sehari, penatu tiga potong pakaian per hari, wifi gratis dan parkir, hingga konsultasi dokter via telepon setiap hari.
Kemudian, kunjungan dokter atau perawat sebanyak dua hingga tiga kali, vitamin, serta satu kali tes PCR pada hari ketujuh.
Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, biaya fasilitas itu berasal dari anggaran penanganan Covid-19 di DPR yang bersifat kontigensi atau tidak dianggarkan secara khusus.
Baca juga: Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat
Indra mengakui, anggota DPR memang memiliki rumah jabatan untuk menjalani isolasi mandiri. Namun, hal itu menimbulkan masalah baru karena tidak sedikit anggota DPR yang tengah isolasi mandiri justru diprotes oleh tetangga.
Indra menyebutkan, isolasi mandiri di komplek rumah jabatan juga riskan karena letaknya yang berdempetan.
Maksimalkan rumah dinas
Kendati demikian, Anas mengusulkan agar Setjen DPR memaksimalkan rumah jabatan anggota (RJA) atau rumah dinas sebagai tempat isolasi mandiri.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.