Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Dikritik Sejumlah Fraksi, Setjen Diminta Batalkan

Kompas.com - 29/07/2021, 16:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, Sekretariat DPR harus membatalkan rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota dewan yang terpapar Covid-19.

Sebab, menurut dia, kebijakan tersebut akan melukai hati rakyat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi.

"Mereka (DPR) dikasih makan tiga kali dalam sehari, dan fasilitas lain. Di saat yang sama, banyak rakyat yang meninggal pada saat isoman," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Ujang menilai, kebijakan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tersebut juga menuai banyak kritik publik.

Bahkan, kritik tersebut juga datang dari anggota dewan dan sejumlah fraksi yang menolak menggunakan fasilitas isoman di hotel.

"Tak tepat dan tak pantas. Di saat rakyat banyak yang berguguran pada saat isoman. Malah ini isomannya minta diistimewakan," ujar dia.

Selain meminta kebijakan tersebut dibatalkan, Ujang berharap, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk menyewa hotel dialihkan kepada kebutuhan masyarakat di tengah krisis pandemi.

"Jika ada anggarannya, maka alihkan saja untuk masyarakat yang terdampak Covid-19," ucap Ujang.

Baca juga: Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Lebih lanjut, Ujang mengingatkan Setjen DPR bahwa anggota dewan merupakan orang-orang yang berkecukupan dalam membiayai isoman sendiri.

Jika Setjen DPR tetap akan memfasilitas isoman bagi anggota dewan, saran dia, bisa menggunakan rumah jabatan atau rumah anggota itu sendiri.

"Mereka itu bisa membiayai diri sendiri. Mereka itu orang kaya, bisa bayar untuk isoman sendiri, bisa menggunakan rumah jabatan atau rumah sendiri, dan bayar hotel sendiri," kata dia.

Ujang menambahkan, seharusnya para wakil rakyat mengingat bahwa fasilitas isoman di hotel itu dibiayai oleh negara.

"Yang mereka gunakan dan nikmati kan uang rakyat. Mestinya rakyat yang diutamakan. Yang harus dibantu saat ini adalah rakyat. Rakyat banyak yang tak bisa makan, makanya banyak yang meninggal pada saat isoman," tutur dia.

"Mestinya mereka (anggota DPR) jangan minta diistimewakan. Mestinya rogoh kocek sendiri. Jangan apa-apa ingin menggunakan uang negara," ucapnya.

Baca juga: Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Sementara itu, Kompas.com berupaya menghubungi Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Namun, hingga berita ini dibuat, belum ada respons dari yang bersangkutan.

Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa Sekretariat DPR menyediakan fasilitas isoman bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19 di dua hotel di Jakarta.

Hal tersebut tercantum dalam surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal Indra Iskandar pada Kamis (26/7/2021).

"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel," demikian petikan bunyi surat tersebut yang telah dikonfirmasi oleh Indra.

Dua hotel itu adalah Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat.

Indra mengeklaim, fasilitas itu sudah sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 dan S-308/PB/2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com