Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 2021 atau dikenal dengan Kudatuli merupakan catatan kelam dualisme partai politik yang diintervensi oleh kekuasaan.

Konflik internal partai politik ini berujung pada kerusuhan yang terjadi di ibu kota dan dari peristiwa ini pula terbentuk sosok Megawati Soekarnoputri yang kita kenal saat ini.

Guncangan bermula saat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang saat itu diketuai oleh Soerjadi berhasil membawa Megawati Soekarnoputri bergabung dengan PDI pada 1987.

Kehadiran Megawati dan Guruh Soekarnoputra saat itu mendongrak elektabilitas PDI dalam Pemilu, yang sebelumnya selalu meraih suara terkecil dari partai politik yang ada yaitu Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Mega jadi ancaman

Karier politik Megawati bersama PDI melejit pada Pemilu 1987 dan 1992. Keberhasilan Mega ini mengusik pemerintah Orde Baru sehingga skenario untuk menggembosi Megawati mulai dilakukan.

Popularitas Megawati di PDI juga membuat Soerjadi tertekan dan khawatir ketokohannya tergeser.

Pada 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI berdasarkan hasil Kongres PDI di Surabaya. Dengan perolehan suara terbanyak, ia berhasil merebut kursi Ketum dari Soerjadi.

Baca juga: Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Namun, pemerintah Orde Baru semakin tidak puas dengan terpilihnya Megawati.

Pada 1996, Kongres PDI yang digelar di Medan digunakan pemerintah untuk mendongkel Megawati. Soerjadi terpilih sebagai Ketua Umum PDI dan hasil kongres itu diakui dan didukung pemerintah.

Menteri Dalam Negeri saat itu, Yogie S Memed, dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung bahkan hadir memberi restu.

Sementara di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia, unjuk rasa digelar memprotes PDI versi Soerjadi yang dibekingi pemerintah. Dukungan untuk Megawati pun mengalir deras.

Perlawanan Megawati

KOMPAS/CLARA WRESTI Aksi kerusuhan 27 Juli meluas hingga Jl Matraman, Jakarta Pusat. Sementara massa sudah menutup akses menuju Jatinegara dan Kampung Melayu. Sebuah motor masih teronggok dan terbakar di antara batu-batu yang berserakan. Aparat keamanan berjaga-jaga.

Megawati saat itu juga menggerakkan mimbar bebas di DPP PDI di Jalan Diponegoro. Mimbar bebas tersebut digelar setiap hari.

Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 1996: Titik Balik Perlawanan Rakyat (2018) mencatat, mimbar tersebut tak disukai ABRI dan polisi. Bahkan, Pangab Jenderal Feisal Tanjung menuduh mimbar tersebut sebagai makar.

"Itu bukan bangsa Indonesia lagi. Saya kira itu PKI," kata Feisal.