Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Kompas.com - 27/07/2021, 09:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua puluh lima tahun yang lalu, kerusuhan terjadi di kantor DPP Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Suasana begitu mencekam. Bentrokan massa aksi pembakaran gedung dan kendaraan terjadi sejak pagi hingga malam.

Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli itu terjadi karena pengambilalihan paksa kantor DPP PDI oleh massa pendukung Soerjadi (PDI hasil Kongres Medan).

Pendukung Soerjadi tak terima dengan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta.

Munas menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI (kini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P).

Baca juga: Peristiwa Kudatuli dan Megawati yang Jadi Simbol Perlawanan Orba...

Diberitakan Harian Kompas, 23 Juli 1993, tiga tahun sebelum peristiwa Kudatuli terjadi, Soerjadi terpilih secara aklamasi menjadi Ketum PDI. Soerjadi juga terpilih sebagai ketua formatur penyusunan komposisi DPP.

Akan tetapi, jalan Soerjadi menjadi pemimpin PDI pun tersendat lantaran dirinya disebut terlibat penculikan kader.

Dugaan itulah yang membuat DPI akhirnya mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. Kongres itulah menghasilkan Megawati sebagai Ketum PDI.

Setelah Kongres, PDI menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta pada 22 Desember 1993. Hasil Munas menetapkan Megawati sebagai Ketum PDI periode 1993-1998.

Sementara, berdasarkan hasil Kongres Medan 22 Juni 1996, Soerjadi terpilih menjadi Ketum periode 1996-1998.

Perbedaan hasil dari dua kongres berbeda itu membuat pemerintah mengambil keputusan.

Baca juga: Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Melalui Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid, pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan kepemimpinan Soerjadi.

Alhasil, pemerintah tak mengakui hasil Munas Jakarta yang menetapkan Megawati sebagai Ketum PDI.

Kendati demikian, dukungan massa untuk Megawati terus bergulir. Dukungan itu datang terutama dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru, Soeharto.

Dukungan massa terhadap Megawati itu kemudian dipusatkan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat tepatnya di Kantor DPP PDI.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com