Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Ganjar mengatakan, suntikan vaksin dosis pertama di Jawa Tengah baru sebesar 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen.

"Saya laporkan Pak Wapres, masyarakat ini di Jawa Tengah berebut untuk divaksin. Kawan-kawan Bupati/Walikota itu semua rindu vaksin," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).

Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, stok vaksin Covid-19 yang saat ini dimiliki pemerintah sebanyak 22 juta dosis.

Sedianya, stok yang dimiliki sebanyak 85 juta dosis vaksin. Tetapi, dari jumlah itu yang telah disuntikan kepada masyarakat sebanyak 63 juta dosis per hari ini.

Baca juga: Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

"Jadi ada stok pusat, provinsi, kabupaten/kota sekitar 22 juta dosis. Itu stok enggak sampai satu bulan," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/7/2021).

Budi mengatakan, 132 juta dosis yang telah didatangkan ke Tanah Air merupakan dalam bentuk bahan baku dan baru 80 persen dosis yang menjadi vaksin jadi.

"Jadi, vaksin jadinya sekitar 105 juta dosis cuma jadinya 1,5 bulan sejak bahan bakunya datang. Itu sebabnya kenapa kalau kita sekarang baru ada 85 juta karena sisanya 20 juta masih dalam proses di pabrik sedang dibikin," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi memahami semangat masyarakat di daerah untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Oleh karenanya, ia mengatakan akan berusaha memenuhi stok vaksin untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kita akan berusaha memenuhinya sampai sekarang sampai akhir bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca. Jadi 12 juta akan datang mulai tanggal 25 sampai tanggal 31. Nanti akan kita kirimkan," pungkasnya.

Rumitnya proses administrasi

Tak hanya kekurangan stok, proses vaksinasi di lapangan juga terkendala masalah birokrasi. Melalui media sosial Twitter, sejumlah warga mengaku sulit mendapatkan vaksin karena persoalan birokrasi.

Seorang warganet bercerita soal kerabatnya yang gagal mengikuti vaksinasi karena kartu tanda penduduk (KTP) barunya hilang dan hanya memiliki KTP yang lama.

Baca juga: Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Ironisnya, tak lama setelah gagal mendapat vaksin, kerabat warganet itu disebut terpapar Covid-19 kemudian meninggal dunia.

Warganet lain bercerita, ia dan keluarganya sudah menjalani proses screening dan dinyatakan dapat menerima vaksin. Namun, hal itu gagal karena mereka tidak membawa fotokopi KTP.

Menyikapi itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyatakan, warga yang ingin mendapatkan vaksin hendaknya tidak dipersulit oleh persoalan-persoalan birokratis.

"Berulang kali saya sampaikan bahwa vaksinasi tidak boleh birokratis, apalagi dipersulit. Target penyuntikan 2-5 juta ini harus dipermudah dengan berbagai pendekatan," kata Netty.

Netty mengatakan, masyarakat yang memiliki KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) semestinya dapat ikut vaksinasi tanpa dibatasi lokasi atau domisili.

"Pemerintah harus mempermudah mekanismenya," ujarnya.