Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/07/2021, 18:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mendukung kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, pemerintah melakukan hal tersebut demi menekan penyebaran Covid-19 yang hingga kini masih mengganas.

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas," kata Baidowi dikutip dari Antara, Senin (26/7/2021).

Namun, pria yang akrab disapa Awiek itu menyebut ada dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam perpanjangan PPKM Level 4.

 Baca juga: Diizinkan di PPKM Level 1-3, Ini Aturan Resepsi Pernikahan dan Hajatan

Pertama adalah mengenai konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Level 4 di lapangan.

Kedua, stimulus berupa bantuan yang harus disalurkan kepada masyarakat selama PPKM Level 4 berjalan.

"Kami harap konsistensi dalam pelaksanaan di lapangan dan stimulus dari pemerintah berupa sembako dan bantuan lainnya segera direalisasikan. Karena masyarakat di bawah sangat berat sekali pada era PPKM ini," terangnya.

Awiek mengatakan, terkait pelaksanaan PPKM Level 4 juga tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran ketentuan PPKM.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tetap mengedepankan pendekatan humanis bagi masyarakat.

"Pelaksanaan di lapangan lebih mengedepankan pendekatan yang humanis. Karena situasi di lapangan sering kali tidak terkontrol," tutur dia.

 Baca juga: Anggota DPRD Banyuwangi yang Ngeyel Gelar Hajatan Saat PPKM Didenda Rp 500.000

Wakil Sekretaris Jenderal PPP itu menuturkan, terkait sanksi PPKM Level 4 juga harus tegas dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, kata Awiek, tata cara penyampaian peraturan di lapangan wajib diiringi dengan bahasa yang dapat diterima masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah juga diminta terus mengedepankan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan selama masa PPKM Level 4.

Selain itu, dari sisi masyarakat, diminta untuk menghindari berita atau informasi hoaks terkait pandemi.

Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat hanya percaya terhadap informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com