Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/07/2021, 11:33 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, rencana pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 belum tepat dilakukan.

Sebab, menurut dia, berdasarkan indikator epidemiologi, kasus Covid-19 di Indonesia sedang tinggi yang ditandai dengan banyaknya penemuan kasus.

"Oleh karena itu, memang kalau bicara dari sisi indikator sebetulnya belum pas (Pelonggaran PPKM), bahkan harusnya diperketat PPKM ini," kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (25/7/2021).

Baca juga: Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Berdasarkan data yang ada, kata Dicky, tes positivity rate di Indonesia rata-rata di atas 20 persen hampir di semua provinsi.

Kemudian, pertumbuhan kasus dari semua provinsi tersebut juga rata-rata meningkat 50 persen.

"Ini juga memberikan pesan penting bahwa banyak kasus infeksi di masyarakat ini belum kita deteksi ya," ujar dia.

Di sisi lain, Dicky mengakui bahwa realita PPKM di Indonesia memang tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19.

Sebab, menurut dia, pemerintah tidak maksimal melakukan aspek fundamental saat menerapkan kebijakan PPKM.

Baca juga: KSPI Sebut PPKM Darurat Tidak Efektif, Masih Ditemukan Klaster Buruh

Misalnya, testing dan tracing untuk menemukan kasus infeksi yang masih lemah sehingga berbuntut pada karantina yang akhirnya tidak maksimal dan tidak efektif.

"Ini yang disebut jebakan lockdown, jebakan pembatasan itu, begitu, ketika dilakukan pembatasan atau PPKM ya kasus terus meningkat," kata dia.

Dicky pun berharap pemerintah lebih masif lagi meningkatkan tracing, testing dan treatment (3T) yang diperkuat dengan vaksinasi dan kunjungan ke rumah-rumah.

Baca juga: Dalam Sepekan, Kasus Covid-19 Turun 40 Persen karena Testing Berkurang

Akan tetapi, melihat kondisi pandemi di Indonesia, menurut dia, pembatasan mobilitas masyarakat tetap perlu dilakukan.

"Kalau kita tidak melakukan pembatasan yang kuat lagi, kemudian 3T kita juga lemah, visitasi lemah, vaksinasi lemah ini akan berbuah selain pada infeksi yang makin banyak nanti akan menjadi beban besar untuk fasilitas kesehatan," ucap Dicky.

"Dan kemudian juga kematian terutama, akan tinggi, bisa lebih dari 2.000 orang," ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com