Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Kompas.com - 23/07/2021, 22:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai, selama ini pemerintah terkesan bergerak sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19, tanpa melibatkan masyarakat.

Ia mengatakan, baru belakangan ini pemerintah melibatkan NU dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya terkait program vaksinasi.

"Memang benar apa kata Muhaimin, selama ini saya rasakan, pemerintah dalam menghadapi pandemi ini main sendiri. Baru belakangan, akhir-akhir ini, NU diajak, vaksinasi NU diajak," kata Said, dalam acara Doa dan Syukur 23 Tahun PKB Aksi Melayani Indonesia, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Said mengatakan, tahun lalu pemerintah tidak melibatkan atau mengajak NU terkait upaya penanganan pandemi.

"Jangankan diajak, diajak ngomong pun tidak. Oleh karena itu benar kata Muhaimin, selama ini pemerintah masih gagal dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19," ujarnya.

Padahal, menurut Said, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi pandemi. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah melibatkan seluruh pihak, termasuk elemen masyarakat.

"Begitulah pandemi ini, tidak mungkin akan diselesaikan oleh dihadapi oleh pemerintah saja. Tanpa mengajak kekuatan civil society," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengkritik strategi pemerintah dalam penanganan pandemi.

Ia menilai, pemerintah bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat.

Menurut Muhaimin, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani pandemi, tetapi keterlibatan masyarakat tetap diperlukan.

"Ada titik lemah, karena kesungguhan, keseriusan, dan all out itu kemudian pemerintah menjadi satu-satunya pelaku penanganan keadaan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat berkurang," kata Muhaimin.

"Semua serba pemerintah, semua diambil alih pemerintah, langkah-langkah pemerintah. Partisipasi, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi persoalan," kata Muhaimin melanjutkan.

Baca juga: Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

 

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, pemerintah semestinya merevisi strategi penanganan pandemi dengan membuka keterlibatan masyarakat.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, pemerintah semestinya meniru langkah Presiden Soekarno menemui pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ketika menghadapi invasi penjajah pascakemerdekaan.

"Strategi pembangunan yang kita lakukan harus benar-benar, tidak hanya top-down tapi juga bottom-up, tidak hanya satu arah tetapi seluruh arah bergerak di dalam mengatasi pandemi," kata Cak Imin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com