Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai, selama ini pemerintah terkesan bergerak sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19, tanpa melibatkan masyarakat.

Ia mengatakan, baru belakangan ini pemerintah melibatkan NU dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya terkait program vaksinasi.

"Memang benar apa kata Muhaimin, selama ini saya rasakan, pemerintah dalam menghadapi pandemi ini main sendiri. Baru belakangan, akhir-akhir ini, NU diajak, vaksinasi NU diajak," kata Said, dalam acara Doa dan Syukur 23 Tahun PKB Aksi Melayani Indonesia, Jumat (23/7/2021).

Said mengatakan, tahun lalu pemerintah tidak melibatkan atau mengajak NU terkait upaya penanganan pandemi.

"Jangankan diajak, diajak ngomong pun tidak. Oleh karena itu benar kata Muhaimin, selama ini pemerintah masih gagal dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19," ujarnya.

Padahal, menurut Said, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi pandemi. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah melibatkan seluruh pihak, termasuk elemen masyarakat.

"Begitulah pandemi ini, tidak mungkin akan diselesaikan oleh dihadapi oleh pemerintah saja. Tanpa mengajak kekuatan civil society," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengkritik strategi pemerintah dalam penanganan pandemi.

Ia menilai, pemerintah bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat.

Menurut Muhaimin, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani pandemi, tetapi keterlibatan masyarakat tetap diperlukan.

"Ada titik lemah, karena kesungguhan, keseriusan, dan all out itu kemudian pemerintah menjadi satu-satunya pelaku penanganan keadaan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat berkurang," kata Muhaimin.

"Semua serba pemerintah, semua diambil alih pemerintah, langkah-langkah pemerintah. Partisipasi, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi persoalan," kata Muhaimin melanjutkan.

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, pemerintah semestinya merevisi strategi penanganan pandemi dengan membuka keterlibatan masyarakat.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, pemerintah semestinya meniru langkah Presiden Soekarno menemui pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ketika menghadapi invasi penjajah pascakemerdekaan.

"Strategi pembangunan yang kita lakukan harus benar-benar, tidak hanya top-down tapi juga bottom-up, tidak hanya satu arah tetapi seluruh arah bergerak di dalam mengatasi pandemi," kata Cak Imin.