Kompas.com - 23/07/2021, 21:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, sistem demokrasi Indonesia mesti dievaluasi seiring usia reformasi yang akan mencapai 25 tahun pada 2023.

"Ketika usia 25 tahun yang harus kita lakukan apa? Evaluasi sistem demokrasi kita. Kita tambal yang keropos, kita ubah yang mengalami kepalsuan dan kebuntuan, kita ubah menjadi perbaikan dan penyempurnaan sistem demokrasi kita," kata Muhaimin, saat berpidato dalam acara peringatan Hari Lahir ke-23 PKB, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Muhaimin menuturkan, penyempurnaan sistem demokrasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan paket undang-undang mengenai politik.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan legislatif di tingkat pusat dan daerah untuk menyinergikan program nasional hingga efektif di tingkat daerah.

Wakil Ketua DPR itu menyebutkan, evaluasi sistem politik merupakan agenda mendesak untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat, bermanfaat, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

"Bukan demokrasi euforia, bukan demokrasi untuk kepentingan penguasa sistem belaka tetapi demokrasi yang produktif, demokrasi yang menghasilkan percepatan keadilan kemakmuran dan kesejahteraan," kata politisi yang akrab disapa Cak Imin itu.

Baca juga: Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Ia menuturkan, PKB menyesalkan batalnya perubahan sistem politik melalui paket undang-undang politik yang sempat bergulir di DPR.

Seperti diketahui, DPR sebelumnya sempat berwacana merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada pada tahun ini yang akhirnya dibatalkan karena ditolak fraksi partai politik pendukung pemerintah.

"Sebetulnya PKB termasuk salah satu yang menyesal perubahan sistem politik melalui paket undang-undang politik ini tidak dilakukan, tapi itu menjadi keputusan politik yang harus kita ikuti karena itu sudah menjadi keputusan koalisi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.