Kompas.com - 22/07/2021, 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kritik terhadap Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro terus bergulir usai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI direvisi.

Berbagai pihak mulai dari pengamat hukum, unsur mahasiswa, hingga Anggota DPR mendesak agar Rektor UI tidak rangkap jabatan.

Sebagaimana diketahui, Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Bank BRI. 

Ari Kuncoro diduga melanggar Pasal 35 (c) PP 68 Tahun 2013 yang melarang Rektor UI merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta.

Namun, kritik pun semakin kuat meskipun kini pemerintah merevisi beleid tersebut menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Sebab dalam revisi itu, khususnya Pasal 39 huruf c PP 75/2021, menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN/BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi.

Artinya, ada celah untuk rangkap jabatan di posisi lain karena tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Tak berlaku surut

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, revisi statuta tidak berlaku surut bagi Rektor UI yang disahkan dengan statuta lama.

Menurut Feri, meskipun PP 68/2013 itu sudah direvisi, Ari Kuncoro tetap terikat dengan aturan yang lama.

Meskipun statuta diubah, yang jelas rangkap jabatan rektor UI tetap tidak sah karena diangkat dengan statuta yang lama,” kata Feri, saat dihubungi, Selasa (20/7/2021).

Oleh karena itu, Feri mengatakan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) dapat memberhentikan Ari Kuncoro.

Bahkan, ia menyebut, persoalan rangkap jabatan Ari Kuncoro dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Senada dengan Feri, Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI Unsur Mahasiswa, Ahmad Hilmy menekankan isu rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro tetap perlu diproses sesuai aturan statuta lama.

Baca juga: MWA UI Unsur Mahasiswa Sebut Statuta UI Baru Tak Boleh Berlaku Surut

“Di mana kita tahu rektor melakukan rangkap jabatan pada statuta lama, sehingga rangkap jabatan rektor saat ini tetap perlu diproses,” kata Hilmy saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Sebagai satu-satunya unsur mahasiswa dalam MWA UI, ia mengaku sudah berupaya mengusulkan agar ada tindak lanjut atas isu rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro.

Sayangnya, pihak MWA masih belum membahas lebih lanjut terkait usulannya itu.

“Sejauh ini saya sudah coba mengusulkan, namun dari MWA masih belum membahas lebih lanjut terkait ini karena ada beberapa keterbatasan,” ungkap dia.

Mesti mundur

Sorotan terkait rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro juga disuarakan oleh Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang juga alumni UI.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai Rektor Ari Kuncoro semestinya mundur dari jabatannya karena rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menurut Arteria, Ari semestinya fokus pada jabatannya itu yang membutuhkan perhatian penuh tanpa diganggu oleh kesibukan di tempat lain.

"Yang bersangkutan harusnya mundur saja jadi rektor kalau punya keinginan lain. Ngurusin UI saja kalau benar-benar diurus itu waktunya sangat kurang, apalagi kalau harus berbagi perhatian walau jadi komisaris sekalipun," kata Arteria dalam keterangan tertulis.

Arteria pun menilai tindakan Ari sebagai orang nomor satu di UI dan masih merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN sebagai hal yang memalukan dan perbuatan melawan hukum karena melanggar PP 68/2013 tentang Statuta UI.

Dengan kondisi itu, menurut Arteria, Ari sebetulnya dapat dihentikan sebagai rektor UI serta dapat dikategorikan telah melakukan perilaku koruptif.

Baca juga: Rektor UI Rangkap Jabatan Komisaris, Arteria Dahlan: Sangat Memalukan!

Arteria juga menyayangkan sikap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim serta Menteri BUMN Erick Thohir yang tidak mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan polemik rangkap jabatan Ari.

"Kasihan Pak Jokowi direpotkan untuk urusan-urusan yang seperti ini, padahal punya pembantu-pembantu yang harusnya bisa menjaga hal seperti ini tidak terjadi," ujar Arteria.

Terkait polemik rangkap jabatan Rektor UI dan revisi Statuta UI ini, Kompas.com telah berupaya meminta klarifikasi dari Ari Kuncoro dan pihak universitas, namun masih belum mendapat jawaban.

Hingga artikel ini ditayangkan, baik Ari maupun pihak UI tak pernah berkomentar soal pelanggaran rangkap jabatan ini. Pertanyaan yang bersifat konfirmasi dari Kompas.com tak pernah berbuah hasil. Ari dan UI tak sekali pun menjawab.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Nasional
Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jelang Sidang Kasus Brigadir J, Sambo dan Istrinya Disebut Bakal Akui Kesalahannya

Jelang Sidang Kasus Brigadir J, Sambo dan Istrinya Disebut Bakal Akui Kesalahannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.