Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/07/2021, 07:16 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih proses peralihan status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, usul kepada presiden tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa KPK secara kelembagaan merupakan bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif di bawah presiden.

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi pegawai ASN," kata Robert dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: KPK Diminta Terbuka soal Malaadministrasi Proses Alih Status Pegawai

Kemudian, Ombudsman juga menyarankan Presiden untuk membina pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi pada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

"Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan (roadmap) manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai jadi ASN di masa depan," ujar Robert. 

Terakhir, Ombudsman juga mengusulkan bahwa Presiden perlu memastikan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam tiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

Baca juga: Temuan Maladministrasi TWK Pegawai KPK: Kontrak Backdate hingga Abaikan Presiden

Sebelumnya, Ombudsman RI menyatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan untuk para pegawai KPK.

Menurut Robert, penyebabnya adalah BKN tidak memiliki instrumen dan asesor untuk melaksanakan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Dalam pelaksanaannya BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut, yang BKN punya adalah alat ukur terkait CPNS, tapi tidak terkait peralihan status pegawai KPK," ungkap Robert. 

Ombudsman juga menemukan sejumlah maladministrasi dalam penyelenggaraan TWK pegawai KPK. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.