Penyaluran Bansos Harus Tepat dan Cepat, Sosiolog: Masyarakat Butuh Bantuan

Kompas.com - 20/07/2021, 14:23 WIB
Kepala Dinas Sosial Pemprov Jabar Dodo Suhendar bersama Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat meninjau gudang Bulog Jabar, Kota Bandung, Minggu (18/7/2021). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIKepala Dinas Sosial Pemprov Jabar Dodo Suhendar bersama Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat meninjau gudang Bulog Jabar, Kota Bandung, Minggu (18/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, mengingatkan pemerintah agar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat jika memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, sekitar 40 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal sehingga terpaksa tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Jadi masyarakat itu bukan karena tidak mau stay at home, tidak mau berpartisipasi, tetapi karena memang mereka butuh hidup gitu lho, butuh bantuan,” kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/6/2021).

“Mereka paham resiko tertular tapi dalam kondisi seperti ini ada kondisi-kondisi ekonomi yang akhirnya mendesak mereka untuk tetap beraktivitas,” imbuh dia.

Baca juga: Singgung Minimnya Realisasi Penyaluran Bansos, Jokowi: Padahal Rakyat Butuh Sekali, Mereka Menunggu

Sulfikar menilai, wacana perpanjangan PPKM Darurat harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Meskipun saat ini pemerintah sudah menyediakan sejumlah bansos selama PPKM Darurat. Namun, ia menilai, bansos yang ada masih belum tersalurkan secara tepat waktu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, penyaluran bansos yang cepat dan tepat merupakan hal krusial dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat.

“Tapi memang kemudian kita lihat bansos ini tidak berjalan secepat yang kita inginkan, jadi memang ada kendala-kendala birokratis, administratif,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga berpandangan PPKM Darurat masih harus diperpanjang mengingat penyebaran kasus Covid-19 masih tinggi.

Baca juga: Bansos Tunai untuk 99.763 KK di Jakarta Tertunda, Ini Penyebabnya

Kendati demikian, perpanjangan itu harus dilakukan dengan sejumlah evaluasi serta pengetatan kebijakan. Termasuk, evaluasi dalam percepatan penyaluran bantuan sosial.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.