Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Sepanjang 2020 Kejaksaan Selamatkan Uang Negara Rp 17,5 Triliun

Kompas.com - 19/07/2021, 12:16 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama tahun 2020, kejaksaan menangani 259 kasus korupsi. Dari penindakan kasus korupsi di tahun tersebut, nilai kerugian negara yang diselamatkan kejaksaan sebesar Rp 17,5 triliun.

Hal ini terungkap dalam survei nasional Kompas terkini yang diselenggarakan pada April 2021.

Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan kejaksaan ini menunjukkan, kasus-kasus yang kini ditangani kejaksaan menyasar pada korupsi kelas kakap dengan nilai fantastis.

Baca juga: Soal Pinangki, Haris Azhar: Tak Heran, Kejaksaan Pasti Berdalih Vonis Sesuai Tuntutan JPU

Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan memang lebih banyak, bahkan lebih dari 300-an kasus. Namun, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan jauh daripada tahun 2020.

Pada 2015 menangani 369 kasus dengan total nilai kerugian Rp 1,2 triliun, 2016 menangani 307 kasus dengan total nilai kerugian Rp 949 miliar, dan 2017 menangani 315 kasus dengan total nilai kerugian Rp 4,4 triliun.

Kemudian, pada 2018 menangani 235 kasus dengan total nilai kerugian Rp 4,8 triliun dan 2019 menangani 109 kasus dengan total nilai kerugian Rp 847 miliar.

Selain itu, citra positif kejaksaan tahun 2021 berada di angka 74,2 persen. Capaian ini tidak begitu mengecewakan di tengah beragam polemik penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Baca juga: Rotasi Pejabat Kejaksaan Agung, Direktur Penyidikan Jampidsus Dimutasi Jadi Kajati DKI

Salah satu polemik yang dihadapi kejaksaan di tahun ini yaitu keterlibatan jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam pusaran kasus korupsi yang bertalian dengan terpidana kasus Bank Bali Djoko S Tjandra.

Namun, capaian ini belum memuaskan jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hasil survei citra positif lembaga kepolisian mencapai 78,7 persen.

Begitu pula dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai bercitra positif oleh 76 persen responden, serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang diapresiasi 75,9 persen responden.

Kejaksaan hanya mengungguli Mahkamah Agung (MA) yang mendapat penilaian baik dari 73,5 persen responden survei.

Baca juga: Pinangki Rusak Marwah Kejaksaan, Pusako Nilai Janggal Jaksa Tak Banding

Meskipun begitu, capaian citra positif kejaksaan tahun ini juga patut diapresiasi. Setidaknya perolehan ini jadi capaian terbesar kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Litbang Kompas, citra positif kejaksaan pada 2019 sebesar 57 persen, 2018 sebesar 61,7 persen, dan 2017 sebesar 58,8 persen.

Sebelumnya, pada 2016 sebesar 57,8 persen dan pada 2015 sebesar 64,8 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 13-26 April 2021. Survei sebelumnya dilakukan pada Oktober tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Pada setiap survei, 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sekitar 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com