Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 Arahan Jokowi Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 19/07/2021, 06:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan delapan arahan kepada para menteri dan lembaga terkait dalam rapat terbatas (ratas) evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021.

Dalam arahan itu, Jokowi mengevaluasi penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.

Selain itu, beberapa kondisi di lapangan dan kejadian terkini tak luput dari koreksi Presiden.

Di antaranya, masih menumpuknya stok vaksin yang disimpan, penyekatan dalam pembatasan mobilitas masyarakat, pemukulan warga di Gowa oleh oknum Satpol PP hingga komunikasi publik pejabat.

Tak lupa, Jokowi juga menekankan pentingnya memberi kepastian soal perpanjangan PPKM darurat kepada masyarakat. Kepala Negara berpesan agar keputusan soal PPKM darurat dipikirkan dengan sangat hati-hati.

Saat menyampaikan delapan aharan tersebut, Jokowi terlihat memberikan penekanan terhadap kinerja beberapa kementerian dan lembaga. Di antaranya Kementerian Kesehatan, BNPB, Kemendagri, Kemensos hingga Satpol PP.

Berikut ini delapan arahan Presiden Jokowi yang dirangkum Kompas.com dari tayangan video YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7/2021) :

1. Vaksin jangan disimpan

Saat mengawali arahannya, Presiden Jokowi langsung mengingatkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Jokowi mengkritik masih banyaknya stok vaksin Covid-19 yang tersimpan di daerah.

"Pertama langsung saja saya akan menuju ke vaksinasi. Program vaksinasi. Tolong dilihat betul angka-angkanya. Karena yang saya lihat, data yang masuk baik itu berupa itu vaksin jadi maupun bulk itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi kurang lebih 54 juta," ujar Jokowi.

"Artinya stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di RS, di puskesmas, terlalu besar," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Stok Vaksin Covid-19 yang Disimpan Terlalu Banyak, Segera Habiskan

Sehingga dirinya meminta Menteri Kesehatan agar menyampaikan hingga organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin.

Jokowi menekankan agar vaksin yang telah dikirim segera disuntikkan kepada masyarakat.

Selain itu, presiden juga meminta agar vaksinasi Covid-19 difokuskan di tiga provinsi di Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten.

Saat ini vaksinasi Covid-19 di ketiga provinsi itu masih berada di bawah 20 persen.

2. Maksimalkan produksi oksigen

Poin kedua yang disoroti Jokowi adalah soal ketersediaan oksigen untuk pasien Covid-19.

Jokowi mengatakan, saat ini masih banyak pabrik produsen oksigen yang bisa ditambah kapasitasnya.

Ada juga pabrik yang sudah tidak berproduksi tetapi masih bisa difungsikan kembali.

Baca juga: Jokowi: Banyak Pabrik Oksigen Bisa Tambah Kapasitasnya, Ada yang Off Bisa Dihidupkan Lagi

"Tadi pagi saya ke pabrik, ke PT Aneka Industri, saya banyak mendapatkan informasi dari sana bahwa sebetulnya masih banyak pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya. Ada juga pabrik yang off yang itu bs di on kan tapi membutuhkan pembiayaan," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com