Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ancam Pindahkan PNS ke Papua, Sejarawan: Mengingatkan pada Pejabat Kolonial

Kompas.com - 15/07/2021, 20:38 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejarawan JJ Rizal menilai pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam aparatur sipil negara (ASN) bawahannya dipindahkan ke papua mengingatkan tentang sikap pejabat kolonial. 

Menurutnya, pejabat kolonial kerap mengancam dan mengasingkan orang lain. 

Rizal mengatakan, pernyataan Risma mengingatkan tentang sikap pejabat kolonial yang senang mengancam dan mengasingkan orang lain.

“Tindakannya itu jelas mengingatkan pada sikap pejabat kolonial yang senang mengancam mendigulkan orang,” kata Rizal kepada Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Selain itu, menurut Rizal, pernyataan Risma seolah merendahkan Papua karena menyiratkan sebagai daerah tak beradab yang menakutkan.

Baca juga: Ancaman Risma Dinilai Posisikan Papua Tak Setara dengan Daerah Lain

Bahkan, Rizal menilai Risma sudah melupakan sejarah karena Boven Digul, Papua pernah menjadi tempat pembuangan sejumlah tokoh pergerakan bangsa.

“Dari pembuangan di Digul itulah muncul citra kepahlawanan bangsa yang besar di antara orang pergerakan nasional yang melawan Belanda. Ini ironi besar mengingat Risma dari kelompok nasionalis seperti PDI-P,” ujar dia.

Rizal menjelaskan Papua, khususnya Boven Digul, pernah menjadi tempat pembuangan massal bagi para tokoh pergerakan nasional yang menentang penjajah belanda.

Sejumlah tokoh yang pernah diasingkan ke wilayah itu di antaranya Mohammad Hatta, Sjahrir, Haji Misbach, Mas Marco Kartidikromo, Mohammad Bondan, dan Chalid Salim.

“Setelah pemberontakan PKI 1926, Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan jamp pembuangan massal,” ujar Rizal.

“Ini bukan kamp untuk narapidana tetapi seperti dijelaskan Gubernur Jenderal de Graeff adalah pembuangan bagi para tokoh pergerakan yang menentang penjajahan Belanda tanpa pengadilan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Tri Risma sempat marah dan mengancam anak buahnya dipindahkan ke wilayah Papua.

Kemarahan Risma terjadi karena banyak pegawai balai tersebut yang bersantai di ruangan dan tidak aktif membantu mengurus dapur umum yang didirikan di Balai Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Saat Pernyataan Mensos Risma Dinilai Tebalkan Stigmatisasi terhadap Papua...

Adapun dapur umum yang berada di balai itu untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, selama PPKM Darurat.

Setelah seluruh pegawai Balai Wyata Guna dikumpulkan di lapangan, Risma langsung meluapkan kemarahannya.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," kata Risma, Selasa siang.

Penjelasan Kemensos

Sementara itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat mengatakan, ungkapan Risma soal "pergi ke Papua" adalah untuk memotivasi jajarannya.

Harry mengatakan, Risma tengah memotivasi jajaran Kemensos agar berani bekerja dengan keluar dari zona nyaman.

Selain itu, ia juga berpandangan Risma berupaya meningkatkan empati pegawai terhadap kondisi terkini masyarakat.

Baca juga: Ucapan Risma Ancam Pindahkan ASN ke Papua Dinilai Kurang Bijak

Harry menambahkan, Risma bermaksud menyampaikan pesan agar pegawainya mampu bekerja dari hati, keluar dari zona nyaman dan kenyamanan di mana pun mereka ditugaskan.

“Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia,” kata Harry dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com