Kompas.com - 14/07/2021, 17:49 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ucapan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ke Papua dinilai memposisikan Papua tidak setara dengan daerah lain di Indonesia.

Menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta perkataan Risma semestinya tidak boleh diucapkan karena ia merupakan seorang pejabat publik.

"Kata-kata itu memunculkan ekslusi, ada semacam pembedaan, memposisikan bahwa ada ketidaksetaraan antara Papua dengan wilayah Indonesia lainnya," jelas Widyanta dihubungi Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Penjelasan Kemensos soal Ancaman Risma Pindahkan Anak Buah ke Papua

"Saya menduga ucapan itu dilontarkan di bawah sadar, namun seorang pejabat publik harus berkomunikasi dengan etika komunikasi. Etis di sini adalah melihat berbagai identitas masyarakat yang berbeda-beda itu setara," tuturnya.

Di sisi lain Widyanta memahami gaya kepemimpinan Risma selama ini selalu menunjukkan emosi yang sebenarnya.

Ia mengatakan hal itu baik untuk mendongkrak sebuah sistem birokrasi yang lamban dan tidak peka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang gaya kepemimpinan Risma itu mau mendongkrak kekolotan birokrasi yang lamban dan tidak peka. Harus diakui Risma itu salah satu tokoh politik yang memiliki kepekaan yang luar biasa," kata dia.

"Tapi di sini problemnya adalah cara berkomunikasi. Saya kira soal anger management, amarah perlu dikontrol. Sebab seluruh tindakan pemimpin itu dibaca oleh publik dan tidak mudah dimaklumi, pasti membuat kontroversi," sambungnya.

Pola komunikasi dan amarah Risma, lanjut Widyanta, mesti dikontrol karena jika tidak statemennya dapat memicu stigma negatif untuk masyarakat tertentu, padahal Indonesia terdiri dari masyarakat dengan kultur yang beragam.

"Karena diversity kita itu besar, tanpa sadar stigma bisa keluar melalui omongan yang tidak disadari maka butuh kehati-hatian, komunikasi publik harus hati-hati," imbuhnya.

Baca juga: Ucapan Risma Ancam Pindahkan ASN ke Papua Dinilai Kurang Bijak

Diketahui Selasa (13/7/2021) Risma marah dan mengancam sejumlah ASN Kemensos di Balai Disabilitas Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat untuk dipindahkan ke Papua.

Kemarahan Risma itu dipicu sejumlah ASN yang tidak responsif untuk membantu pekerjaan di Balai Wyata Guna yang dipakai sebagai dapur umum untuk membuat makanan yang dibagikan pada warga dan petugas selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong peka," kata Risma.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.