JAKARTA, KOMPAS.com - Ucapan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ke Papua dinilai memposisikan Papua tidak setara dengan daerah lain di Indonesia.
Menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta perkataan Risma semestinya tidak boleh diucapkan karena ia merupakan seorang pejabat publik.
"Kata-kata itu memunculkan ekslusi, ada semacam pembedaan, memposisikan bahwa ada ketidaksetaraan antara Papua dengan wilayah Indonesia lainnya," jelas Widyanta dihubungi Kompas.com, Rabu (14/7/2021).
Baca juga: Penjelasan Kemensos soal Ancaman Risma Pindahkan Anak Buah ke Papua
"Saya menduga ucapan itu dilontarkan di bawah sadar, namun seorang pejabat publik harus berkomunikasi dengan etika komunikasi. Etis di sini adalah melihat berbagai identitas masyarakat yang berbeda-beda itu setara," tuturnya.
Di sisi lain Widyanta memahami gaya kepemimpinan Risma selama ini selalu menunjukkan emosi yang sebenarnya.
Ia mengatakan hal itu baik untuk mendongkrak sebuah sistem birokrasi yang lamban dan tidak peka.
"Memang gaya kepemimpinan Risma itu mau mendongkrak kekolotan birokrasi yang lamban dan tidak peka. Harus diakui Risma itu salah satu tokoh politik yang memiliki kepekaan yang luar biasa," kata dia.
"Tapi di sini problemnya adalah cara berkomunikasi. Saya kira soal anger management, amarah perlu dikontrol. Sebab seluruh tindakan pemimpin itu dibaca oleh publik dan tidak mudah dimaklumi, pasti membuat kontroversi," sambungnya.
Pola komunikasi dan amarah Risma, lanjut Widyanta, mesti dikontrol karena jika tidak statemennya dapat memicu stigma negatif untuk masyarakat tertentu, padahal Indonesia terdiri dari masyarakat dengan kultur yang beragam.
"Karena diversity kita itu besar, tanpa sadar stigma bisa keluar melalui omongan yang tidak disadari maka butuh kehati-hatian, komunikasi publik harus hati-hati," imbuhnya.
Baca juga: Ucapan Risma Ancam Pindahkan ASN ke Papua Dinilai Kurang Bijak
Diketahui Selasa (13/7/2021) Risma marah dan mengancam sejumlah ASN Kemensos di Balai Disabilitas Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat untuk dipindahkan ke Papua.
Kemarahan Risma itu dipicu sejumlah ASN yang tidak responsif untuk membantu pekerjaan di Balai Wyata Guna yang dipakai sebagai dapur umum untuk membuat makanan yang dibagikan pada warga dan petugas selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong peka," kata Risma.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.