Salin Artikel

Risma Ancam Pindahkan PNS ke Papua, Sejarawan: Mengingatkan pada Pejabat Kolonial

Menurutnya, pejabat kolonial kerap mengancam dan mengasingkan orang lain. 

Rizal mengatakan, pernyataan Risma mengingatkan tentang sikap pejabat kolonial yang senang mengancam dan mengasingkan orang lain.

“Tindakannya itu jelas mengingatkan pada sikap pejabat kolonial yang senang mengancam mendigulkan orang,” kata Rizal kepada Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Selain itu, menurut Rizal, pernyataan Risma seolah merendahkan Papua karena menyiratkan sebagai daerah tak beradab yang menakutkan.

Bahkan, Rizal menilai Risma sudah melupakan sejarah karena Boven Digul, Papua pernah menjadi tempat pembuangan sejumlah tokoh pergerakan bangsa.

“Dari pembuangan di Digul itulah muncul citra kepahlawanan bangsa yang besar di antara orang pergerakan nasional yang melawan Belanda. Ini ironi besar mengingat Risma dari kelompok nasionalis seperti PDI-P,” ujar dia.

Rizal menjelaskan Papua, khususnya Boven Digul, pernah menjadi tempat pembuangan massal bagi para tokoh pergerakan nasional yang menentang penjajah belanda.

Sejumlah tokoh yang pernah diasingkan ke wilayah itu di antaranya Mohammad Hatta, Sjahrir, Haji Misbach, Mas Marco Kartidikromo, Mohammad Bondan, dan Chalid Salim.

“Setelah pemberontakan PKI 1926, Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan jamp pembuangan massal,” ujar Rizal.

“Ini bukan kamp untuk narapidana tetapi seperti dijelaskan Gubernur Jenderal de Graeff adalah pembuangan bagi para tokoh pergerakan yang menentang penjajahan Belanda tanpa pengadilan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Tri Risma sempat marah dan mengancam anak buahnya dipindahkan ke wilayah Papua.

Kemarahan Risma terjadi karena banyak pegawai balai tersebut yang bersantai di ruangan dan tidak aktif membantu mengurus dapur umum yang didirikan di Balai Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Adapun dapur umum yang berada di balai itu untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, selama PPKM Darurat.

Setelah seluruh pegawai Balai Wyata Guna dikumpulkan di lapangan, Risma langsung meluapkan kemarahannya.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," kata Risma, Selasa siang.

Penjelasan Kemensos

Sementara itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat mengatakan, ungkapan Risma soal "pergi ke Papua" adalah untuk memotivasi jajarannya.

Harry mengatakan, Risma tengah memotivasi jajaran Kemensos agar berani bekerja dengan keluar dari zona nyaman.

Selain itu, ia juga berpandangan Risma berupaya meningkatkan empati pegawai terhadap kondisi terkini masyarakat.

Harry menambahkan, Risma bermaksud menyampaikan pesan agar pegawainya mampu bekerja dari hati, keluar dari zona nyaman dan kenyamanan di mana pun mereka ditugaskan.

“Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia,” kata Harry dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/15/20384721/risma-ancam-pindahkan-pns-ke-papua-sejarawan-mengingatkan-pada-pejabat

Terkini Lainnya

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke