Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ancam Pindahkan PNS ke Papua, Sejarawan: Mengingatkan pada Pejabat Kolonial

Kompas.com - 15/07/2021, 20:38 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejarawan JJ Rizal menilai pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam aparatur sipil negara (ASN) bawahannya dipindahkan ke papua mengingatkan tentang sikap pejabat kolonial. 

Menurutnya, pejabat kolonial kerap mengancam dan mengasingkan orang lain. 

Rizal mengatakan, pernyataan Risma mengingatkan tentang sikap pejabat kolonial yang senang mengancam dan mengasingkan orang lain.

“Tindakannya itu jelas mengingatkan pada sikap pejabat kolonial yang senang mengancam mendigulkan orang,” kata Rizal kepada Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Selain itu, menurut Rizal, pernyataan Risma seolah merendahkan Papua karena menyiratkan sebagai daerah tak beradab yang menakutkan.

Baca juga: Ancaman Risma Dinilai Posisikan Papua Tak Setara dengan Daerah Lain

Bahkan, Rizal menilai Risma sudah melupakan sejarah karena Boven Digul, Papua pernah menjadi tempat pembuangan sejumlah tokoh pergerakan bangsa.

“Dari pembuangan di Digul itulah muncul citra kepahlawanan bangsa yang besar di antara orang pergerakan nasional yang melawan Belanda. Ini ironi besar mengingat Risma dari kelompok nasionalis seperti PDI-P,” ujar dia.

Rizal menjelaskan Papua, khususnya Boven Digul, pernah menjadi tempat pembuangan massal bagi para tokoh pergerakan nasional yang menentang penjajah belanda.

Sejumlah tokoh yang pernah diasingkan ke wilayah itu di antaranya Mohammad Hatta, Sjahrir, Haji Misbach, Mas Marco Kartidikromo, Mohammad Bondan, dan Chalid Salim.

“Setelah pemberontakan PKI 1926, Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan jamp pembuangan massal,” ujar Rizal.

“Ini bukan kamp untuk narapidana tetapi seperti dijelaskan Gubernur Jenderal de Graeff adalah pembuangan bagi para tokoh pergerakan yang menentang penjajahan Belanda tanpa pengadilan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Tri Risma sempat marah dan mengancam anak buahnya dipindahkan ke wilayah Papua.

Kemarahan Risma terjadi karena banyak pegawai balai tersebut yang bersantai di ruangan dan tidak aktif membantu mengurus dapur umum yang didirikan di Balai Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Saat Pernyataan Mensos Risma Dinilai Tebalkan Stigmatisasi terhadap Papua...

Adapun dapur umum yang berada di balai itu untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, selama PPKM Darurat.

Setelah seluruh pegawai Balai Wyata Guna dikumpulkan di lapangan, Risma langsung meluapkan kemarahannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com