Kompas.com - 15/07/2021, 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini Indonesia masih memiliki ruang yang luas untuk pengembangan industri keuangan syariah.

Apalagi, pengembangan pasar modal syariah Indonesia, kata dia, telah dilakukan sejak tahun 1997 dengan terbitnya produk reksadana syariah pertama.

"Namun geliatnya baru mulai dirasakan pada tahun 2011 sehingga masih terdapat ruang yang luas untuk pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia," ujar Ma'ruf di acara konferensi internasional dengan tema utama The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges, and Way Forward secara daring, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Selama 500 Hari Pandemi Covid-19, Apa Saja yang Dilakukan Wapres Maruf Amin?

Ma'ruf mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, market share keuangan syariah Indonesia masih relatif rendah yaitu 9,89 persen dari total aset keuangan nasional Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pasar modal syariah.

Bahkan untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah, kata dia, OJK telah menerbitkan roadmap pasar modal syariah tahun 2020-2024.

Utamanya sebagai salah satu panduan terkait arah kebijakan pasar modal syariah.

"Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk penguatan industri keuangan syariah khususnya terkait pasar modal syariah," kata Ma'ruf.

Upaya tersebut antara lain penguatan kelembagaan perbankan syariah melalui merger tiga bank umum syariah yang dikenal dengan nama PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Baca juga: Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Pada tahun 2025, bank tersebut ditargetkan untuk masuk ke dalam 10 besar bank syariah dunia.

Selanjutnya adalah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang merupakan instrumen investasi bagi para pelaku industri keuangan syariah.

Ini termasuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel untuk masyarakat umum.

"Total penerbitan sukuk ritel tersebut mencapai Rp 203 triliun dengan total investor sebanyak 347.145 individu," ujar dia.

Tak hanya itu, upaya lainnya yang dilakukan juga dengan penerbitan Green Sukuk, yang merupakan SBSN pertama dan terbesar di dunia dengan konsep berkelanjutan.

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Kewalahan Sediakan Tempat Perawatan Pasien Covid-19

Setidaknya Green Sukuk tersebut telah menerima sekitar 42 penghargaan dari berbagai lembaga internasional.

"OJK juga telah memberikan izin penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah seperti reksa dana syariah dan saham syariah yang fatwanya diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf memaparkan, laporan OJK juga menunjukkan bahwa market share saham syariah di Indonesia mencapai 47 persen dengan 457 saham syariah dan total kapitalisasi pasar sebesar Rp 3,3 triliun.

Selanjutnya market share reksadana syariah mencapai 7,1 persen dengan 291 reksadana syariah serta nilai aktiva bersihnya senilai Rp 38 triliun.

Terakhir adalah market share sukuk negara terhadap obligasi negara saat ini sebesar 18 persen, sedangkan market share sukuk korporasi terhadap obligasi sebesar 7,2 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

Nasional
Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Nasional
KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

Nasional
Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Nasional
Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

Nasional
KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

Nasional
KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

Nasional
Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Nasional
Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Hakim Heran dengan Pengakuan Ferdy Sambo: Kalau Tak Ingin Yosua Tewas, Mengapa Perintahkan Menembak?

Hakim Heran dengan Pengakuan Ferdy Sambo: Kalau Tak Ingin Yosua Tewas, Mengapa Perintahkan Menembak?

Nasional
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada

221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada

Nasional
Serahkan Bantuan Pembangunan 8.100 Rumah Rusak di Cianjur, Jokowi: Nominalnya Ditambah

Serahkan Bantuan Pembangunan 8.100 Rumah Rusak di Cianjur, Jokowi: Nominalnya Ditambah

Nasional
BNPB Berikan Dana Siap Pakai Rp 250 Juta untuk Penanganan Awan Panas Semeru

BNPB Berikan Dana Siap Pakai Rp 250 Juta untuk Penanganan Awan Panas Semeru

Nasional
Ismail Bolong Jadi Tersangka Terkait Izin Tambang di Kaltim

Ismail Bolong Jadi Tersangka Terkait Izin Tambang di Kaltim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.