Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/06/2021, 17:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah semakin dipercepat.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melalui konferensi video, Rabu (23/6/2021).

Pasalnya dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan ingin agar Bank Nagari, sebagai BPD di wilayahnya dikonversi dari konvensional ke syariah.

"Untuk semakin memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, konversi BPD yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Bank Nagari, menjadi bank syariah harus dipercepat. Saya harapkan bisa segera terwujud konversi ini,” kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah

Didorongnya konversi BPD menjadi bank syariah adalah dalam rangka Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 dan penggabungan tiga bank syariah di bawah naungan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Di sisi lain, syariah awareness atau kesadaran untuk bertransaksi secara syariah yang mulai tinggi di masyarakat Indonesia juga menjadi pendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang ada," kata dia.

Menurut dia, saat ini adalah momentum yang baik untuk bertumbuhnya bank syariah di Indonesia.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah

Sebab menurut survei, kata Ma'ruf, komunitas hijrah saat ini sudah besar sekali, bahkan juga dari kalangan pemuda dan milenial.

Lebih lanjut Ma'ruf meminta Pemprov Sumatera Barat mengintensifkan koordinasi dengan KNEKS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar proses konversi Bank Nagari menjadi bank syariah dapat berjalan baik.

Ia berpesan supaya Bank Nagari dapat terus menjaga mutu layanannya agar kepercayaan para nasabah bertransaksi sayariah meningkat.

"Saya pesan saja nanti supaya betul-betul pengelolaannya supaya bisa memberikan layanan yang juga baik," kata dia.

Baca juga: Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Perguruan Tinggi Lakukan Ini

Adapun dalam pertemuan, Gubernur Mahyeldi melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam konversi Bank Nagari menjadi bank syariah.

“Di samping dengan produk-produk syairah yang dialihkan, kami memang mencoba agar sejalan sehingga pilihan-pilihan di syariah nantinya tidak kalah peluangnya dibandingkan konvensional,” ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com