Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS: Prioritaskan Pasokan Oksigen untuk RS yang Tangani Covid-19

Kompas.com - 05/07/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta Negara turun tangan mengatasi krisis oksigen dengan cara memprioritaskan pasokannya untuk kebutuhan medis.

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons kelangkaan oksigen yang telah membuat panik masyarakat sebagai imbas dari lonjakan kasus Covid-19.

"Kelangkaan oksigen telah membuat panik masyarakat. Kini diberitakan pasien di rumah sakit meninggal akibat krisis oksigen. Bagaimana mungkin fasilitas kesehatan bisa krisis oksigen? Ini sungguh menyesakkan dada," kata Netty dalam keterangan kepada Kompas.com, Senin (5/7/2021).

"Prioritaskan pasokannya untuk rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. Ini persoalan darurat di mana negara harus hadir melakukan langkah antisipatif," sambung dia.

Baca juga: Ketua DPR Sarankan Pemerintah Pakai Teknologi Digital untuk Data Kelangkaan Oksigen

Netty melanjutkan, krisis oksigen menjadi peringatan untuk pemerintah pusat dan daerah agar terus bersinergi melakukan mitigasi dengan pengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain.

Ia meminta, produksi oksigen harus ditingkatkan di masa pandemi karena terjadi peningkatan kebutuhan yang tinggi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

"Porsi oksigen yang lebih besar harus diberikan untuk kepentingan medis dibandingkan industri," ucapnya.

Politisi PKS tersebut juga mengajak dunia usaha sektor kesehatan untuk bersama berjuang melawan krisis dengan mengedepankan upaya keselamatan rakyat dan bukan bisnis semata.

Oleh karena itu, dia mendesak perusahaan penyedia oksigen medis bersungguh-sungguh membantu pemerintah mengatasi krisis oksigen.

"Ini adalah perjuangan dalam membela kedaulatan bangsa dan negara," tambah dia.

Baca juga: Menkes Bentuk Satgas Oksigen Tangani Kekurangan Stok di Rumah Sakit

Kendati demikian, ia juga meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan oksigen untuk negara lain beberapa waktu lalu.

Sebab, ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan ketersediaan oksigen yang memadai untuk kebutuhan dalam negeri.

Netty mengingatkan pemerintah agar kasus kelangkaan oksigen di sejumlah rumah sakit di mana salah satu yang terparah yaitu Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, tidak terulang kembali.

"Kuncinya adalah negara harus hadir dalam upaya menyelamatkan rakyat melalui perbaikan manajemen pandemi dari hulu hingga hilir. Kita tidak ingin setiap saat menerima informasi yang menyesakkan dada akibat salah manajemen dan moral hazard dalam penanganan pandemi," pungkasnya.

Baca juga: IDI Jakarta Usul Anggaran Disinfektan Dialihkan untuk Beli Masker dan Oksigen

Diketahui, Indonesia tengah mengalami kelangkaan oksigen yang juga menjadi persoalan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Akibat dari kelangkaan oksigen tersebut, sejumlah rumah sakit juga mengaku mengalami kekurangan oksigen.

Salah satunya adalah RS Sardjito Yogyakarta yang sampai mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah pasokan oksigen demi keselamatan pasien.

Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) menyebutkan bahwa setidaknya ada lima provinsi yang mengalami kondisi kelangkaan oksigen medis di antaranya Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com