Firasat Harmoko, Tuntutan Reformasi, hingga Mundurnya Soeharto

"Dukungan" Harmoko

Masih pada hari yang sama, mahasiswa dan aktivis yang ada di dalam gedung DPR mendapat dukungan dari pimpinan DPR/MPR yaitu Harmoko. Saat itu, Harmoko membuat konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi.

Bagai petir di siang bolong, saat itu Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia.

 "Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata Harmoko, dikutip dari arsip Kompas yang terbit 19 Mei 1998.

"Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional," tutur Harmoko.

Baca juga: Harmoko Akan Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Namun, Harmoko itu dibantah Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Menurut Wiranto, pernyataan Harmoko adalah pendapat pribadi.

Pernyataan tersebut dinilai tidak mewakili suara fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR. Setidaknya, dua fraksi pendukung Orde Baru, salah satunya Fraksi Karya Pembangunan atau F-KP (Golkar).

Saat itu, pimpinan F-KP menyerahkan pernyataan kepada Sekjen DPP Golongan Karya Arry Mardjono. Arry lalu menyatakan, pernyataan itu bukan pendapat F-KP ataupun DPP Golkar.

"Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok (hari ini) bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap," kata Arry.

Baca juga: Profil Harmoko, dari Wartawan Penggagas Pos Kota hingga Menteri Penerangan Era Soeharto

Namun, di sisi lain, ada 20 anggota F-KP yang mendesak pimpinan DPR segera mengambil langkah mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk mempersoalkan kepemimpinan nasional.

Ketua F-KP Irsyad Sudiro mengatakan, pernyataan sikap apakah F-KP akan meminta Presiden Soeharto mundur, seperti halnya sikap F-PP, baru ditentukan pada 19 Mei.

"F-KP secara konstitusional akan mencermati bagaimana mekanisme lengser keprabon dan pelaksanaan Sidang Istimewa," kata dia.

Baca juga: Kenang Sosok Harmoko, Bambang Soesatyo: Guru dan Panutan Kader Golkar