Kompas.com - 05/07/2021, 11:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan mengoptimalkan penggunaan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19.

Hal tersebut ditetapkan dalam Instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 2021 tentang Pemanfaatan Asrama Haji Sebagai Tempat Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Isolasi Mandiri dan/atau Keperluan Darurat Lainnya yang diteken Senin (5/7/2021).

“Menag sudah memerintahkan kepada kami untuk mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya, dalam rangka menangani pasien Covid-19,” kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi dalam keterangan tertulis, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Asrama Haji Bekasi Disiapkan buat Isolasi Pasien Covid-19

“Instruksi ini diberikan kepada Sekjen Kemenag, saya selaku Plt Dirjen PHU, serta Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji,” sambung dia.

Menurut Khoirizi, dalam instruksi tersebut, para pihak diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19.

Sementara itu, Sekjen Kemenag diminta mengkoordinasikan pemanfaatan asrama haji dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan TNI-Polri.

“Sementara saya diminta mengoordinasikan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,” kata dia.

Baca juga: Antisipasi RS di Surabaya Penuh, Eri Cahyadi Siapkan Gedung Baru di Asrama Haji untuk Tampung Pasien Covid-19

Khoirizi menjelaskan, tugas Kepala Kanwil Kemenag di tingkat Provinsi, adalah mengoordinasikan pemanfaatan asrama haji dengan gubernur, bupati/walikota, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji.

Kemudian, mereka juga harus melakukan pemantauan pemanfaatan asrama haji secara berkala.

“Kakanwil juga harus melaporkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 dan/atau keperluan darurat lainnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” ungkap Khoirizi.

Selain itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji, memiliki tugas untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penanganan pasien Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten/kota.

Baca juga: Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Ia menyebut, mereka juga harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk pelaksanaan pengamanan.

Lebih lanjut, Khoirizi menjelaskan, pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya dituangkan dalam Berita Acara Peminjaman Sementara dengan memasukkan hak dan kewajiban para pihak.

“Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemanfaatan asrama haji ini, dikoordinasikan dengan gubernur, bupati/walikota, serta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/ kota,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Nasional
Kontras Sebut KUHP Baru Tak Perbaiki Pengaturan Material Terkait Pelanggaran HAM Berat

Kontras Sebut KUHP Baru Tak Perbaiki Pengaturan Material Terkait Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Bantah Richard Eliezer, Sambo: Tidak Ada Motif Lain, Apalagi Perselingkuhan

Bantah Richard Eliezer, Sambo: Tidak Ada Motif Lain, Apalagi Perselingkuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.