Firasat Harmoko, Tuntutan Reformasi, hingga Mundurnya Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 11 Maret 1998, seperti biasa yang dilakukan pimpinan sidang, Ketua DPR-MPR Harmoko menutup sidang dengan mengetukkan palu sebanyak tiga kali.

Namun, pada hari itu, palu sidang mendadak patah saat diketuk Harmoko. Kepala palu terlempar ke depan meja jajaran anggota MPR. Hal itu diungkap oleh Harmoko dalam buku Berhentinya Soeharto: Fakta dan Kesaksian Harmoko.

"Begitu palu sidang saya ketukkan, meleset, bagian kepalanya patah, kemudian terlempar ke depan...," ungkap Harmoko dalam buku tersebut.

Selaku orang Jawa, Harmoko bertanya-tanya mengenai peristiwa tersebut. Terlebih, patahnya palu sidang baru kali itu terjadi.

Patahnya palu sidang itu terjadi saat Sidang Paripura ke-V, penutupan sidang MPR. Sidang tersebut menandai terpilihnya lagi Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya.

Sayangnya, usai terpilih, Soeharto dihadapkan dengan aksi-aksi demonstrasi besar.

Saat itu sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun,aksi demonstrasi mahasiswa itu pun berubah menjadi tragedi pada 12 Mei 1998.

Penyebabnya, pada waktu itu, aparat keamanan bertindak represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti. Aparat keamanan menangani aksi demontrasi dengan kekerasan dan penembakan.

Akibatnya, empat mahasiswa Trisakti tewas. Sementara itu, 681 orang mengalami luka-luka dalam Tragedi Trisakti.

Selain itu, kerusuhan kembali terjadi dan bernuansa rasial setelah Tragedi Trisakti, pada 13-15 Mei 1998. Ada dugaan kerusuhan itu sebagai upaya mengalihkan perjuangan mahasiswa untuk menuntut mundur Soeharto dan kepemimpinan Orde Baru.

Namun, semangat mahasiswa tak henti melengserkan Soeharto meski kekerasan telah dilakukan oknum aparat keamanan dalam Tragedi Trisakti 13-15 Mei 1998.

Mengutip buku Mahasiswa dalam Pusaran Reformasi 1998, Kisah yang Tak Terungkap (2016), berbagai elemen aksi mahasiswa kemudian menyatukan gerakan.

Dua kelompok mahasiswa Universitas Indonesia misalnya, Senat Mahasiswa UI dan Keluarga Besar UI, sepakat untuk ikut bergerak bersama.

Pada 18 Mei 1998, para mahasiswa UI ini memutuskan melakukan aksi demonstrasi menuju gedung DPR RI dan bergabung dengan kelompok mahasiswa lainnya.

Mereka adalah Forum Kota, PMII, HMI, dan KAMMI. Adapun dalam aksi tersebut, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) menjadi kelompok pertama yang berhasil masuk ke gedung DPR.

Para mahasiswa masuk sekitar pukul 11.30 WIB, terdiri dari 50 perwakilan mahasiswa dari FKSMJ berasal dari berbagai kampus.

Masuknya 50 perwakilan FKSMJ ke dalam gedung DPR, membuat kelompok mahasiswa lainnya juga ikut bernegosiasi untuk bisa masuk ke dalam kompleks parlemen itu. Hasilnya, pukul 13.00 WIB, sejumlah mahasiswa diperbolehkan masuk.

Tuntutan gerakan reformasi

Pada 18 Mei 1998, tak hanya mahasiswa yang bergerak menuju gedung DPR RI. Sejumlah tokoh ikut melebur dalam Gerakan Reformasi Nasional tersebut. Dilansir arsip Harian Kompas, tokoh yang datang di antaranya Subroto, YB Mangunwijaya, Ali Sadikin, Solichin GP, Rendra, dan Sri Edi Swasono.

Mereka juga sempat berorasi di dalam gedung DPR. Salah satunya Dimyati Hartono, yang menuntut reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum; serta tuntutan mundurnya Soeharto-Habibie.

Saat itu, dalam audiensi FKSMJ menuntut dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk mengganti Soeharto.

Selain perwakilan UI dan FKSMJ, gedung DPR saat itu, juga sudah didatangi perwakilan Institut Pertanian Bogor yang dipimpin Rektor IPB Soleh Salahuddin. Mereka menemui Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) dan Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan tuntutan mereka yaitu reformasi di segala bidang.

Dalam hari yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais juga sedang mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR.

Dalam pertemuan itu Amien Rais mengatakan, Sultan Hamengkubuwono X siap memimpin long march pada 20 Mei 1998 di Yogyakarta untuk menuntut digelarnya Sidang Umum Istimewa MPR dengan agenda penggantian kepemimpinan nasional. Hari itu semakin banyak tuntutan yang membuat kepemimpinan Soeharto semakin terdesak.

"Dukungan" Harmoko

Masih pada hari yang sama, mahasiswa dan aktivis yang ada di dalam gedung DPR mendapat dukungan dari pimpinan DPR/MPR yaitu Harmoko. Saat itu, Harmoko membuat konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi.

Bagai petir di siang bolong, saat itu Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia.

 "Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata Harmoko, dikutip dari arsip Kompas yang terbit 19 Mei 1998.

"Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional," tutur Harmoko.

Namun, Harmoko itu dibantah Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Menurut Wiranto, pernyataan Harmoko adalah pendapat pribadi.

Pernyataan tersebut dinilai tidak mewakili suara fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR. Setidaknya, dua fraksi pendukung Orde Baru, salah satunya Fraksi Karya Pembangunan atau F-KP (Golkar).

Saat itu, pimpinan F-KP menyerahkan pernyataan kepada Sekjen DPP Golongan Karya Arry Mardjono. Arry lalu menyatakan, pernyataan itu bukan pendapat F-KP ataupun DPP Golkar.

"Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok (hari ini) bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap," kata Arry.

Namun, di sisi lain, ada 20 anggota F-KP yang mendesak pimpinan DPR segera mengambil langkah mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk mempersoalkan kepemimpinan nasional.

Ketua F-KP Irsyad Sudiro mengatakan, pernyataan sikap apakah F-KP akan meminta Presiden Soeharto mundur, seperti halnya sikap F-PP, baru ditentukan pada 19 Mei.

"F-KP secara konstitusional akan mencermati bagaimana mekanisme lengser keprabon dan pelaksanaan Sidang Istimewa," kata dia.

Soeharto mundur

Meski Harmoko memberikan harapan kepada mahasiswa dan aktivis dengan pernyataannya, hal tersebut tidak membuat mereka mengakhiri aksi demonstrasi di gedung DPR. Catatan Kompas, sebagian memang meninggalkan kompleks parlemen.

Namun, sebagian lain masih bertahan dan tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Harmoko dan tetap menuntut pelaksanaan Sidang Istimewa untuk mengganti Soeharto.

Esok harinya, pada 19 Mei 1998, aksi demonstrasi semakin besar, jumlah mahasiswa dan aktivis akan semakin banyak untuk menuntut Soeharto mundur.

Dinamika politik yang ada saat itu pun tidak menguntungkan Soeharto, sehingga pada 21 Mei 1998 ia memutuskan mundur dari presiden Republik Indonesia. Agenda pertama reformasi, yaitu mundurnya Soeharto berhasil dilakukan. 

Firasat tak enak Harmoko soal palu pun akhirnya terjawab. Hanya dalam 70 hari setelah peristiwa patahnya palu, Soeharto mundur dari jabatanya lantaran desakan publik.

Perjalanan Soeharto sebagai presiden RI selama 32 tahun pun patah bak palu yang diketukkan Harmoko.