Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM KM UNY Nilai Pemanggilan BEM UI oleh Rektorat Bentuk Pembungkaman

Kompas.com - 30/06/2021, 23:18 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua BEM KM Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Mutawakkil Hidayatullah mengecam keras sikap Rektorat Universitas Indonesia yang memanggil BEM UI terkait unggahan “Jokowi: The King of Lip Service”.

Mutawakkil menilai, pemanggilan tersebut serta adanya serangan siber yang dialami para pengurus BEM UI oleh orang tak dikenal mencederai kebebasan akademik.

“Bentuk pembungkaman kritik kawan-kawan BEM UI oleh pemerintah dan rektorat UI merupakan bentuk pencederaan kebebasan akademik,” kata Mutawakkil dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Akun Medsosnya Diretas usai Unggah Jokowi: The King of Lip Service, BEM UI Dipersilakan Melapor

Mutawakkil pun mendorong pemerintah dan pihak kampus agar bisa menjamin kebebasan mahasiswa dalam akademik dan berekspresi.

Ia juga mengajak semua elemen masyarakat tetap kritis terhadap pemerintah dengan berlandaskan intelektualitas.

“Menuntut pemerintah dan birokrasi kampus untuk selalu menjamin perlindungan dan keamanan kebebasan dalam akademik, berpendapat, dan berekspresi semua elemen civitas academica kampus sesuai dengan UUD 1945,” kata dia.

Menurut dia, mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change atau agen perubahan dalam kehidupan bernegara.

Padahal, di negara demokrasi seharusnya setiap orang diperbolehkan mengemukakan pendapatnya.

“Jika ruang-ruang berpendapat dan berekspresi semakin menyusut, lalu apa lagi yang diharapkan dari kampus sebagai benteng terakhir demokrasi,” ucap dia.

“Alam kampus yang harapannya menjadi alam demokratis kini menjadi alam yang paling represif jika pembungkaman seperti itu selalu dibiarkan setiap waktu,” kata Mutawakkil.

Baca juga: Soal Pemanggilan BEM UI, BEM Unsri: Rektorat Tak Boleh Kebiri Kritik Mahasiswa

Oleh karena itu, ia sangat menyayangkan pemanggilan terhadap BEM UI oleh rektorat tersebut.

Sebelumnya, BEM UI mempublikasikan postingan berjudul "Jokowi: The King of Lip Service" di akun media sosial mereka.

Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi yang kerap kali mengobral janji.

Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Usai unggahan tersebut ramai dibicarakan, pihak rektorat UI pun sudah melakukan pemanggilan kepada 10 mahasiswa pada hari Minggu (27/6/2021).

“Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukan lah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Selain itu, ada sejumlah pengurus BEM UI yang mendapat serangan siber atau peretasan akun media sosial akibat unggahan tersebut.

Baca juga: Jokowi Nilai Kritik dari BEM UI Bentuk Pembelajaran Menyampaikan Pendapat

Merespons kejadian ini, Presiden Jokowi pun mengaku tak mempersoalkan poster "Jokowi: The King of Lip Service" yang diunggah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melalui akun Instagram @bem_official.

Ia menyebut hal itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa. Namun, Jokowi juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun.

"Ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com