Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Varian Lambda, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk RI

Kompas.com - 30/06/2021, 18:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, Indonesia perlu segera memperketat akses masuk setelah munculnya varian baru virus corona yaitu varian Lambda di Amerika Latin.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah varian baru virus corona yang berkembang di luar negeri masuk ke Indonesia.

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi di Indonesia. Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Varian Lambda Menyebar Cepat di Peru Ditemukan di Inggris

Ia menilai, masuknya varian baru virus corona seperti varian Delta dari India ke Indonesia, sangat besar kemungkinan karena longgarnya kebijakan akses masuk.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, beberapa ahli epidemiologi juga menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari.

"Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyoroti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan diberlakukan pemerintah dalam waktu dekat.

Ia berpendapat, kebijakan PPKM darurat justru belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia.

"Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes Covid," tutur dia.

Oleh karena itu, Sukamta mendorong agar dalam kebijakan PPKM darurat juga perlu mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia.

Pengetatan akses pintu masuk itu diminta ada di bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan.

Lebih lanjut, Sukamta meminta pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang inkonsisten dan cenderung longgar. Hal ini akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus corona.

Dalam hal ini, Sukamta menyinggung kejadian tak satu suaranya antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanggulangan pandemi. Meski akhirnya juru bicara Wapres meluruskan pernyataan Ma'ruf. 

"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," pungkasnya.

Baca juga: Mengenal Varian Baru Virus Corona Lambda

Perlu diketahui, varian Lambda adalah varian virus corona yang ditemukan menyebar di Amerika Latin.

Belum lama ini, varian yang disebut lebih menular dan menyebar cepat ini ditemukan ilmuwan di Inggris.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan varian Lambda sebagai Variant of Interest (VOI) pada 17 Juni lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com