Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik "The King of Lip Service" yang Ingatkan Kembali Saat Jokowi Minta Universitas Punya Jurusan Meme

Kompas.com - 30/06/2021, 16:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meme yang bertuliskan Jokowi "The King of Lip Service" yang diunggah oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi sorotan.

Meme tersebut berisikan kritikan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo yang menurut mereka tidak sejalan antara pernyataan dan kebijakan.

Beberapa kebijakan yang disorot dalam meme tersebut lantaran tak sejalan dengan ucapan Jokowi adalah janji Presiden untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Jokowi: Kenapa Tidak Ada Fakultas Animasi, Jurusan Meme...

Nyatanya, DPR dan pemerintah tetap bersikukuh melanjutkan pembahasan dan mengesahkan revisi Undang-undang KPK yang memreteli taji lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi.

Jokowi pun merespons langsung kritikan berupa meme yang diunggah BEM UI di akub instagram mereka. Menurut Jokowi, kritik semacam itu lumrah disampaikan dalam negara demokrasi.

"Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19," ujar Jokowi dalam keterangan persnya melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi juga menilai, kritik boleh dilakukan dalam iklim negara demokrasi. Dia menekankan, kritik dari mahasiswa tidak perlu dihalangi oleh pihak kampus.

"Universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiwa untuk berekspresi, tetapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Undip Bisa Punya Fakultas Ekonomi Digital Jurusan Meme

Kritik yang disampaikan oleh BEM UI lewat meme secara tak langsung mengingatkan akan pernyataan Jokowi yang dulunya pernah meminta universitas di Indonesia agar membuat jurusan meme.

Berikut pernyataan Jokowi yang meminta agar universitas mendirikan jurusanb meme.

Di Solo pada Agustus 2017

Jokowi kala itu jadi pembicara dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

Ia mempertanyakan fakultas di universitas yang cenderung monoton dan tidak berkembang.

"Kenapa di universitas kita dari dulu sampai sekarang hanya ada fakultas ekonomi, hukum, sosial politik, teknik. Padahal ini perubahan global sudah cepat sekali," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingin Ada Fakultas Media Sosial di Universitas

"Kenapa tidak ada fakultasi retail manajemen? Kenapa tidak ada fakultas resources management? Kenapa tidak ada fakultas green building?" lanjut dia.

Bahkan, Jokowi memberikan contoh ekstrem dalam hal pendidikan pengembangan dari desain grafis, yakni animasi. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com