Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Pemerintah Diminta Tetapkan Kebijakan WFH 100 Persen

Kompas.com - 28/06/2021, 12:12 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan work from home (WFH) seratus persen.

Penyebabnya, kata Dicky, angka positivity rate di Indonesia masih tinggi yaitu 26.83 persen berdasarkan data Minggu (27/6/2021).

“Kalau pemerintah bicara PPKM, WFH-nya 100 persen saja, dirumahkan semuanya, kecuali yang bekerja di sektor esensial seperti fasilitas kesehatan, keamanan atau kaitannya dengan makanan,” ungkap Dicky pada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

Dicky menjelaskan dengan tingkat positivity rate tersebut, artinya dari 5 orang terdapat setidaknya 1 orang terinfeksi virus corona.

Baca juga: Vaksin Sinovac Disetujui untuk Anak saat Kasus Covid-19 pada Anak Mulai Naik

“Artinya kita bisa bertemu dengan orang yang positif dari mobilitas kita, itulah sebabnya harus dibatasi mobilitas interaksinya,” kata dia.

Dicky berharap pemerintah segera menerapkan WFH total, dan untuk masyarakat yang bekerja di bidang informal tetap harus menerapkan protokol 5 M dengan ketat, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. 

Ia juga meminta program vaksinasi terus ditingkatkan, apalagi saat ini bisa diberikan pada anak-anak.

“Kemudian vaksinasi tingkatkan, termasuk yang sekarang ada pada anak kecil,” imbuh dia.

Jika berbagai upaya tidak segera dilakukan pemerintah, dan masyarakat tidak taat prokes, Dicky khawatir ke depan kasus kematian akan meledak.

“(angka kematian) bisa meningkat, kita sekarang sudah 400 an (kematian) itu luar biasa. Bisa meningkat sampai 1.000 (kematian),” ucapnya.

Dicky memaparkan, jika angka kematian meledak, Indonesia berada di situasi buruk karena fasilitas kesehatan kolaps, dan bisa menimbulkan situasi kaos dan panik.

“Situasi buruk, kaos, situasi panik, menyebabkan orang berpikir pendek, segala pilihan dipilih di terabas tanpa mempertimbangkan positif, negative, itu makin membuat situasi buruk,” pungkas dia.

Diketahui berdasarkan data yang didapatkan Kompas.com, dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (27/6/2021) kemarin, tercatat jumlah kasus aktif menembus 207.685 kasus.

Angka ini merupakan angka yang tertinggi selama Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

Baca juga: Target Indonesia Bebas Covid-19 pada 17 Agustus di Tengah Lonjakan Kasus Baru

Selain itu berdasarkan data dari worldometers.info/coronavirus/ yang didapatkan Kompas.com, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di dunia setelah Rusia.

Tercatat sejak Sabtu (26/6/2021) hingga Minggu terdapat 409 masyarakat tutup usia akibat Covid-19.

Sementara itu Rusia mencatat terdapat 599 orang yang meninggal karena infeksi virus corona selama 24 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com