Kompas.com - 28/06/2021, 11:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo pernah memasang target bhawa Indonesia akan bebas Covid-19 pada 17 Agustus 2021, bertepatan dengan HUT RI ke 76.

"Mudah-mudahan pada ultah kemerdekaan bangsa, kita bisa mengendalikan Covid-19 ini dengan lebih baik, mengurangi angka yang terpapar Covid-19 dan mengurangi angka kematian," kata Doni dalam acara "Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih Pasca Pandemi, Selasa (2/3/2021).

Ketika itu, penularan Covid-19 di Indonesia mulai menurun setelah menghadapi lonjakan kasus pertama di bulan Januari akibat banyaknya aktivitas masyarakat di libur akhir tahun 2020.

Baca juga: Doni Monardo Optimistis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Pada 2 Maret, kasus aktif Covid-19 perlahan menurun setelah terjadi lonjakan kasus yang membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (bed occupancy ratio) melebihi 80 persen.

Saat itu, jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 149.645 orang. Adapun penambahan kasus baru berkisar di angka 5.000-6.000 orang per hari. Angka kesembuhan melampaui angka kasus baru yakni di kisaran 6.000-8.000 orang per hari.

Angka tersebut cukup menggembirakan karena kasus aktif Covid-19 berangsur turun dan bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit menurun sehingga pasien dengan penyakit lain yang membutuhkan perawatan intensif tidak terganggu. Sistem kesehatan yang sempat kolaps berangsur pulih.

Namun rupanya Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19 usai libur Lebaran. Hal itu diperparah dengan masuknya varian delta virus corona dari India yang memiliki daya tular lebih cepat.

Catatan Kompas.com, rekor penambahan kasus harian terjadi pada Minggu (27/6/2021). Tercatat ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 21.342 orang. 

Baca juga: Rekor Kasus Baru Covid-19, Anggota DPR: Bukti PPKM Mikro Gagal

Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020.

Sebelumnhya pada Kamis (24/6/2021), kasus baru juga mencapai rekor tertinggi sebanyak 20.574 kasus Covid-19.

Rekor penambahan kasus harian Covid-19 sebelumnya terjadi pada Rabu (23/6/2021) yaitu sebanyak 15.308 kasus. Kemudian, dua hari sebelumnya, penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi terjadi pada Senin (21/6/2021) yaitu sebanyak 14.536 kasus.

Selain itu, kasus aktif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 207.685 pasien pada Minggu (27/6/2021). Jumlah itu bertambah 12.909 kasus hanya dalam tempo 24 jam terakhir. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi selama pandemi Covid-19.

Fenomena lonjakan kasus Covid-19 tersebut menyebabkan angka BOR kembali tinggi. Di Pulau Jawa, angka BOR rata-rata sudah melebihi 80 persen atau di atas normal.

Baca juga: UPDATE: Rekor 207.685 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Bahkan, BOR di empat provinsi berada di atas 80 persen atau berada di zona merah. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta 93 persen, Banten 91 persen, Jawa Barat 89 persen, DI Yogyakarta 87 persen, dan Jawa Tengah 86 persen.

Menyikapi fenomena lonjakan kasus Covid-19 tersebut, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mendorong pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19.

Sebab, menurut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tidak lagi efektif menekan laju penularan virus.

"(PPKM mikro) ini enggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, dua minggu saja cukup atau tiga minggulah," kata Slamet kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Slamet mengatakan, jika pemerintah khawatir bahwa dengan PSBB ekonomi tak berjalan maka dapat dilakukan sejumlah modifikasi. Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen, tetapi dibatasi maksimal empat jam.

Baca juga: UPDATE: 21.342 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi. Slamet menyarankan agar penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional selama empat jam.

Selain itu, disarankan pula supaya kebijakan yang diterapkan tak lagi berdasarkan pada zonasi Covid-19. Sebab, kata Slamet, daerah yang kini masuk zona hijau pun bakal menjadi zona merah atau bahkan hitam karena masyarakat tetap melakukan mobilitas.

Oleh karenanya, yang paling penting dilakukan saat ini yakni membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran.

"Jadi intinya adalah sekarang mobilitas dikurangi dulu. Kalaupun masih ada yang pakai transportasi, ya jumlahnya dikurangi, contoh untuk tenaga kesehatan kan butuh transportasi, untuk suplai makanan," ujar Slamet.

Bersamaan dengan itu, lanjut Slamet, pemerintah juga diminta menutup akses masyarakat dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia sementara waktu. Hal ini demi mencegah terjadinya importasi kasus, khususnya varian baru virus corona.

Baca juga: Pecah Rekor, Vaksinasi Covid-19 Indonesia Tembus 1,3 Juta dalam Sehari

 

Slamet menyebutkan, ledakan kasus yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan merupakan akibat dari masuknya virus corona varian Delta yang menyebar begitu cepat.

Lonjakan kasus ini, kata dia, bukan lagi diakibatkan oleh tingginya mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri.

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, enggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," kata Slamet.

Oleh karenanya, Slamet menyarankan pemerintah memperketat akses warga yang hendak masuk ke Indonesia. Jika tak bisa dilakukan penutupan akses secara total, pemerintah dapat memperpanjang masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

"Misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari, sekarang harus 10 hari kan bisa," kata dia.

 

 

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Richard Eliezer Sebut Tembakan Ferdy Sambo Hentikan Erangan Kesakitan Brigadir J

Richard Eliezer Sebut Tembakan Ferdy Sambo Hentikan Erangan Kesakitan Brigadir J

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Nasdem Tak Bertumpu pada Anies untuk Tingkatkan Elektoral

Elektabilitas Masih Rendah, Nasdem Tak Bertumpu pada Anies untuk Tingkatkan Elektoral

Nasional
Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Nasional
AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

Nasional
Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Nasional
Berdoa Usai Diminta Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Richard Eliezer: Tuhan Kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Berdoa Usai Diminta Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Richard Eliezer: Tuhan Kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Nasional
Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Nasional
KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

Nasional
Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Nasional
Pengamat Militer Nilai KPK Perlu Izin Panglima TNI untuk Hadirkan Eks KSAU dalam Sidang Kasus Heli AW-101

Pengamat Militer Nilai KPK Perlu Izin Panglima TNI untuk Hadirkan Eks KSAU dalam Sidang Kasus Heli AW-101

Nasional
Nasdem: Indonesia Butuh Panglima TNI yang Menguasai Matra Laut yang Kuat

Nasdem: Indonesia Butuh Panglima TNI yang Menguasai Matra Laut yang Kuat

Nasional
Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara, Jokowi: Pak Gubernur Hati-Hati

Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara, Jokowi: Pak Gubernur Hati-Hati

Nasional
Jokowi Tertawa saat Ditanya soal Permintaan Elite PDI-P Tinggalkan Relawan

Jokowi Tertawa saat Ditanya soal Permintaan Elite PDI-P Tinggalkan Relawan

Nasional
Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Nasional
Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.